Turunkan Pajak

INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom Ferry Latuhihin menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang tercatat 5,29 persen, turun dari 5,61 persen pada kuartal sebelumnya, tidak mencerminkan kondisi yang sehat meski secara nominal terlihat tinggi dibanding banyak negara maju. Hal itu disampaikannya lewat kanal YouTube pribadinya yang diunggah Senin (10/8/2026).

Menurut Ferry, persoalan utama bukan pada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan, melainkan pada kualitasnya.

“Yang menjadi pertanyaan adalah kualitasnya. Apakah angka pertumbuhan yang dicapai itu menciptakan lapangan kerja atau tidak, apakah mengangkat pendapatan masyarakat atau tidak, apakah mengurangi angka kemiskinan atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan, bukan angka itu sendiri tinggi atau rendah,” ujar Ferry.

Ia menyebut pertumbuhan kuartal II hanya mampu menciptakan sekitar 24 ribu lapangan kerja baru, angka yang menurutnya jauh dari memadai. Ferry juga menyoroti penyusutan kelas menengah, dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi tinggal 46,7 juta saat ini, meski rata-rata pertumbuhan ekonomi enam tahun terakhir berada di atas 5 persen.

“Emiserising Growth” ala Jagdish Bhagwati

Ferry menyebut fenomena ini sebagai emiserising growth, meminjam istilah yang pertama kali diperkenalkan ekonom Jagdish Bhagwati pada akhir 1950-an untuk menggambarkan negara-negara yang mengandalkan ekonominya pada ekspor komoditas.

“Ini emiserising growth, ide dari Jagdish Bhagwati. Ketika itu ia berbicara tentang negara-negara yang mengandalkan ekonominya dari ekspor komoditas. Sekarang kita bisa katakan itu terjadi kepada negara kita. Artinya, pertumbuhan yang tidak berkualitas, yang tidak mengangkat orang keluar dari jurang kemiskinan, yang tidak mengangkat pendapatan per kapita secara signifikan, yang tidak mengangkat daya beli masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bukti, Ferry menyebut dari total angkatan kerja nasional, hanya 40 persen yang bekerja di sektor formal, sementara 60 persen sisanya berada di sektor informal.

“Yang jadi tukang becak, yang jadi tukang bakso, yang jadi tukang bubur ayam, itu berada di sana, 60 persen. Artinya, ekonomi kita sangat-sangat primitif, bukan ekonomi modern,” katanya.

Ia juga menyoroti penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari sekitar 29-30 persen saat Soeharto lengser menjadi hanya 18,5 persen saat ini, sebuah gejala yang oleh banyak pihak disebut premature deindustrialization.

“Menurut saya masalahnya bukan premature, tapi ada masalah yang memicu premature deindustrialization itu,” ujarnya.

Pertumbuhan Didoping Belanja Pemerintah

Ferry mengungkapkan, pertumbuhan 5,29 persen itu pun masih ditopang oleh belanja pemerintah yang naik hampir 16 persen.

“Tanpa doping pemerintah, mungkin angkanya akan jauh lebih kecil dari 5,29 persen,” katanya.

Ia mencatat komposisi PDB masih didominasi konsumsi sebesar 53,3 persen, sementara porsi investasi baru sekitar 29 persen, jauh dari cukup untuk mengejar target pertumbuhan 6 persen yang pernah dijanjikan pemerintah.

“Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan porsi investasi yang jauh lebih tinggi dari 29 persen, saya perkirakan setidaknya harus 38 sampai 40 persen. Jadi lupakan saja janji pertumbuhan ekonomi 6 persen, apalagi 7 atau 8 persen tahun-tahun depan, itu omong kosong,” ujarnya tegas.

Rupiah Tertekan, Cadangan Devisa Stagnan

Ferry menambahkan, capaian pertumbuhan itu bahkan tidak direspons positif oleh pasar. Ia menyebut nilai tukar rupiah tetap tertekan dan hanya tertahan berkat intervensi Bank Indonesia (BI).

“Kalau Bank Indonesia tidak melakukan intervensi, saya yakin dolar sudah berada di atas Rp20.000,” katanya.

Ia juga mencatat cadangan devisa yang justru turun dari 145,6 miliar dolar AS menjadi 145,3 miliar dolar AS, meski sudah ditambah penerbitan global bond senilai sekitar 2 miliar dolar AS.

“Tanpa 2 miliar dolar AS itu, cadangan devisa kita hanya 143 miliar dolar AS,” ujarnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata Ferry, adalah posisi swap atau contingent liabilities BI yang ia taksir mencapai 28 miliar dolar AS.

“Dengan cadangan devisa yang hanya 145 miliar dolar AS, kalau swap ini jatuh tempo, itu bisa menjadi bencana, bisa-bisa dolar lari ke Rp30.000. Saya bukan menakut-nakuti, karena posisinya sangat besar,” tuturnya.

Kalah dari Vietnam, Jauh dari Malaysia

Ferry membandingkan pendapatan per kapita Indonesia yang sebesar 5.078 dolar AS dengan sejumlah negara tetangga. Ia menyebut Tiongkok kini mencapai hampir 14.000 dolar AS, Thailand 8.100 dolar AS, dan bahkan Vietnam — yang disebutnya sebagai “pendatang baru” — telah melampaui Indonesia dengan 5.115 dolar AS.

“Coba bayangkan, dengan Vietnam yang pendatang baru, pendapatan per kapita kita sudah disusul, dan pertumbuhan ekonominya sangat dahsyat di atas 8 persen. Saya perkirakan tahun ini Vietnam akan berhasil membukukan pertumbuhan ekonomi 8,5 persen. Coba bandingkan dengan kita yang terseok-seok di 5 persen,” katanya.

Ia menambahkan, pendapatan per kapita Malaysia bahkan tiga kali lipat dari Indonesia, yakni sekitar 15.000 dolar AS.

Ferry juga membandingkan dengan era Orde Baru, saat pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,5 persen dan Indonesia sempat dijuluki salah satu “macan Asia”.

“Sekarang kita dengan susah payah hanya 5,07 persen. Itu pun dengan utang pemerintah yang terus merangkak naik. Jadi sama sekali ekonomi kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja,” ujarnya.

Desakan Turunkan Pajak

Di tengah tekanan itu, Ferry mengungkapkan indikator lain yang menurutnya menunjukkan tergerusnya daya beli masyarakat, yakni kenaikan pinjaman daring (pinjol) sebesar 25,8 persen menjadi Rp105 triliun, serta naiknya omzet pegadaian.

“Artinya apa? Masyarakat tidak lagi makan tabungan, tapi sudah makan utang. Omzet pegadaian kita juga naik, artinya banyak orang yang menggadaikan barang-barangnya, seperti emas, untuk melangsungkan hidupnya. Jadi angka 5,29 persen itu tidak ada artinya,” tegasnya.

Ferry pun mendesak pemerintah menempuh langkah berbeda dengan menurunkan pajak, alih-alih memperketat pengejaran target penerimaan pajak hingga ke tingkat desa.

“Turunkan pajak, Pak, itu kuncinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, bukan mengejar-ngejar pajak sampai ke desa-desa. Itu kelakuan yang buruk,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berkonsumsi dan berinvestasi.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan risiko politik dari kebijakan pajak yang dianggap membebani rakyat di tengah pelemahan daya beli, sembari menyinggung sejarah Revolusi Prancis yang menurutnya juga dipicu oleh beban pajak yang terus dikuras dari rakyat.

“Kalau masyarakat terus dikejar-kejar pajak sementara daya belinya merosot, ini bahaya, Pak Presiden. Bahaya juga terhadap posisi Presiden itu sendiri,” pungkasnya.