INAnews.co.id, Bandung– Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,85 persen year-on-year sepanjang 2025 memang lebih tinggi dari rata-rata nasional yang 5,11 persen. Namun di balik angka makroekonomi yang menggembirakan itu, tersimpan kesenjangan antardaerah yang sangat dalam. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antardaerah di Jawa Barat bisa berbeda hingga lima kali lipat.
Hal itu diungkap Ketua Persepi Djayadi Hanan dalam diskusi rilis survei Indikator Politik Indonesia di Bandung, Senin (16/2/2026). Mengacu pada data BPS, ia menyebutkan ada kabupaten di Jawa Barat yang PDRB per kapitanya hanya sekitar Rp24 juta per tahun, sementara daerah lain mencapai Rp112 juta per kapita.
“Ada kesenjangan antardaerah di Jawa Barat yang sangat besar. Daerah-daerah industri seperti Purwakarta, Bekasi, Karawang tinggi PDRB per kapitanya. Tapi Sukabumi dan Tasik termasuk yang paling rendah,” kata Djayadi.
Persepsi Ekonomi Lebih Baik dari Nasional
Survei Indikator menunjukkan, warga Jawa Barat secara umum menilai kondisi ekonomi provinsi lebih baik dibanding nasional. Sebanyak 38,7 persen warga menilai kondisi ekonomi Jawa Barat baik atau sangat baik, lebih tinggi sekitar 4 poin dibanding penilaian serupa pada skala nasional. Meski demikian, sekitar 17-18 persen warga masih memberikan evaluasi negatif terhadap kondisi ekonomi provinsi.
Pertumbuhan yang lebih tinggi ini sejalan dengan data objektif BPS yang mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 5,85 persen sepanjang 2025, melampaui nasional 5,11 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat juga mengalami peningkatan dalam periode yang sama.
PR Besar: Mengubah Kharisma Personal Menjadi Sistem
Burhanuddin Muhtadi menilai tantangan terbesar KDM ke depan bukan mempertahankan popularitas pribadi, melainkan menerjemahkan kharisma itu ke dalam sistem birokrasi yang bekerja secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kepala daerah itu sangat penting untuk meniupkan asa di kalangan warganya. Tapi kalau approval terhadap kepala daerah tinggi sementara sistemnya tidak berjalan, bahkan program yang bermasalah bisa diabaikan publik. Ini punya implikasi serius terhadap proses governance,” kata Burhanuddin.
Firman Manan menambahkan, pola KDM yang membangun tim dari orang-orang loyal asal Purwakarta adalah strategi yang wajar tapi terbatas. “Kalau kita lihat angka-angka ini ada keterkaitan. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan tinggi kepuasannya karena ada tim yang kuat. Tapi kemiskinan dan ekonomi masih rendah,” ujarnya.
Rilis survei ini dilakukan secara hybrid dari Bandung pada Senin (16/2/2026), bertepatan dengan satu tahun masa jabatan KDM dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat hasil Pilkada 2024.
