INAnews.co.id, Jakarta– Indonesia disebut telah masuk dalam jebakan utang, di mana pinjaman baru tidak lagi digunakan untuk mendorong pertumbuhan melainkan sekadar menutup kewajiban bunga utang yang jatuh tempo.
Kusfiardi, analis ekonomi politik dan co-founder Fine Institute, menjelaskan bahwa indikator paling sahih untuk membaca kondisi ini adalah keseimbangan primer dalam APBN. Ketika keseimbangan primer negatif, artinya penerimaan negara tidak lagi cukup untuk membayar bunga utang.
“Utang baru yang masuk dipakai untuk bayar bunga utang yang jatuh tempo. Untuk bayar pokok utangnya, subsidinya dikurangi, BUMN-nya diprivatisasi,” kata Kusfiardi dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad, Sabtu (6/6/2026).
Di sisi belanja, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot sekitar Rp300 triliun, ditambah anggaran perlindungan sosial lain mencapai Rp400–500 triliun. Total belanja sosial hampir Rp800 triliun ini tidak diimbangi kapasitas penerimaan yang memadai.
Kusfiardi juga menyoroti ketidakharmonisan antara otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) dan moneter (Bank Indonesia), yang justru saling melempar tanggung jawab atas pelemahan rupiah. Ia mendorong agar keduanya, bersama OJK, membangun koordinasi kebijakan yang konsisten dan tidak saling kontraproduktif.
