KUHAP
Menko Yusril: KUHP Baru Bukan Sekadar Menghukum, tapi Memulihkan
- calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Hari ini menjadi tonggak sejarah penting bagi sistem hukum pidana Indonesia. Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril […]
Marzuki Darusman: Kita Tak Lagi Darurat, Kita Sudah Masuk Fase Malapetaka
- calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Jaksa Agung dan tokoh HAM internasional Marzuki Darusman memberikan peringatan keras: Indonesia tidak sekadar dalam keadaan darurat, melainkan “memasuki fase malapetaka” dengan runtuhnya benteng hukum terakhir yang melindungi warga dari kesewenang-wenangan negara. “Kalau dikatakan KUHAP ini hasil inkompetensi DPR dan pemerintah, itu malah menyelubungi fitrah otoriter dari pemerintah sekarang,” ujar Marzuki dalam […]
KUHAP dan KUHP Baru Dirancang Membungkam Suara Kritis, Kata Usman Hamid
- calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut penangkapan masif terhadap aktivis sejak Agustus 2024 sebagai bukti KUHAP dan KUHP baru dirancang untuk membungkam suara kritis, bukan menegakkan keadilan. “Dari 3.000 orang yang ditangkap dalam aksi protes tahun ini, lebih dari 1.000 masih berada di balik jeruji—bukan karena mereka kriminal, tapi karena mereka […]
KUHP Baru: Makar Terancam Pidana Mati, Demonstrasi tanpa Izin Dipenjara
- calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku bersamaan dengan KUHAP hari ini, Jumat (2/1/2026) justru dianggap menghidupkan kembali pasal-pasal kolonial dengan ancaman lebih berat, ungkap Ketua YLBHI M Isnur dalam analisisnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/1/2026). Di KUHP kolonial lama, makar diancam penjara seumur hidup. KUHP baru menambahkan ancaman pidana […]
Polisi Jadi Super Power tanpa Pengawasan di KUHAP Baru
- calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengidentifikasi minimal 61 masalah substansial dalam KUHAP baru yang dinilai justru lebih buruk dari KUHAP lama warisan kolonial. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah superioritas mutlak penyidik Polri atas semua penyidik lain. “KUHAP baru memberikan kekuasaan nyaris tanpa batas kepada polisi,” ungkap Maidina dari ICJR dalam konferensi […]
Koalisi Masyarakat Sipil Deklarasikan Indonesia Darurat Hukum
- calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mendeklarasikan Indonesia dalam keadaan darurat hukum menyusul disahkannya KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) yang akan berlaku 2 Januari 2026 (hari ini). Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/1/2026), koalisi menyebut pemberlakuan KUHAP dan KUHP baru sebagai “kejahatan kemanusiaan yang lahir dari sistem pemerintah yang abai.” […]
Mahasiswa: KUHAP Baru Senjata Rezim Bungkam Suara Kritis
- calendar_month Rabu, 3 Des 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pengesahan KUHAP baru dinilai semakin mempersempit ruang demokrasi dan melanggengkan kriminalisasi terhadap aktivis. Demikian disampaikan sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil menjelang peringatan Hari HAM Sedunia yang disiarkan kanal YouTube YLBHI, Selasa (2/12/2025). Fauzi dari BEM Universitas Budi Luhur menyatakan KUHAP memberikan wewenang lebih besar kepada penyidik kepolisian untuk melakukan kriminalisasi. “Sebelum KUHAP […]
Ada “Tindakan Lain” di Pasal 5, 7, dan 16 KUHAP Baru
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Tiga pasal dalam KUHAP baru menuai kritik keras karena memberi wewenang penyelidik dan penyidik untuk melakukan “tindakan lain” atau “kegiatan lain” tanpa penjelasan yang memadai. Pasal 5 huruf E menyebut penyelidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, pasal 7 huruf O menyebut “melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan […]
Tidak Ada Larangan Menggunakan Nominee Didalam UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
- 0Komentar
INAnews.co.id , Jakarta – Usai didengarkan keterangan ahlinya pada Kamis 8 Agustus 2024, di Pengadilan Negeri JakartaTimur DR. Subani.,S.H.,M.H, sebagai ahli Hukum Perdata, memaparkan pendapatnya.
Sejarah dan Realita Mafia Peradilan
- calendar_month Minggu, 17 Mei 2020
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematik yang melibatkan seluruh pelaku yang berhubungan atau berkaitan dengan lembaga peradilan mulai dari polisi, jaksa, advokat, panitera, hakim sampai petugas di Lembaga Pemasyarakatan.
