Yusril Ihza Mahendra
Pemerintah Buka Suara soal Penundaan Rekening Ketua AMPB Pati
- calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta- Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai pembukuan atau penundaan sementara terhadap rekening milik Supriono alias Botok, Ketua Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Ia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut memang dimiliki kepolisian selaku penyelidik maupun penyidik apabila ada dugaan tindak pidana. “Kewenangan seperti itu memang dimiliki oleh pihak kepolisian selaku penyelidik maupun […]
RUU Perampasan Aset Ditarget Rampung Desember 2026
- calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah telah siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset begitu draf tersebut diserahkan oleh DPR. Pernyataan itu disampaikan menjelang rencana unjuk rasa di depan Gedung DPR yang salah satu tuntutannya mendesak percepatan pembahasan RUU tersebut. Menurut Yusril, RUU […]
Polri Tetap di Bawah Presiden
- calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pemerintah memastikan posisi Polri tidak berubah: tetap berada langsung di bawah Presiden. Komite Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan laporan setebal sekitar 3.000 halaman kepada Presiden, yang kemudian menyetujui seluruh enam poin kesimpulan reformasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan hal itu usai melaporkan hasil kerja Komite Percepatan […]
Menko Yusril: KUHP Baru Bukan Sekadar Menghukum, tapi Memulihkan
- calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Hari ini menjadi tonggak sejarah penting bagi sistem hukum pidana Indonesia. Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril […]
