INAnews.co.id – Ketua Divisi Anti Teror GP Ansor Nuruzzaman menyatakan bahwa GP Ansor menolak keras terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan khilafah. Menurutnya, NKRI tidak hanya diperjuangkan oleh mayoritas umat Islam. Karena indonesia negara yang dibuat dan disepakati oleh berbagai agama.
“Di agama kami orang islam apabila meninggalkan kesepakatan wajib dibunuh, karena berkhianat, kami anak muda NU tetap menjaga NKRI dari ideologi yang merubah negara ini,” kata Nuruzzaman di sebuah diskusi yang mengusung tema ‘Membedah Agenda Politik Komunisme & Khilafah di Pilpres 2019’ di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
Soal khilafah yang ada di organisasi Hizbut Tahir Indonesia (HTI), kata dia, itu organisasi politik bukan organisasi dakwah.
“Kenapa dilarang di banyak negara Islam, itu pertanyaannya. Kalau HTI memiliki cita-cita merubah menjadi khilafah, masuk konstitusi jadi parpol. Perjuangan konstitusi di negara ini, sistem demokrasi di pemerintahan di Indonesia,” terangnya.
Nuruzzaman juga berujar, salah satu metode perjuangan HTI ada tiga tahap, pertama melakukan kaderisasi mereka sudah melakukan 1500 orang. Kedua sosialisasi kepada masyarakat dengan mengibarkan bendera berlafadz illahi warna hitam.
Kemudian, adalah merebut kekuasaan. Salah satu metode merebut kekuasaan, HTI melakukan lobi kedua orang yang memiliki kekuatan.
“HTI di Jordania parpol, mereka melakukan kudeta, lalu di Irak melakukan dua kali kudeta. Kalau dibiarkan HTI juga akan melakukan kudeta, mereka sama seperti PKI,” tegasnya.
Komunisme dan khilafah adalah dua ideologi politik terlarang di Indonesia. Ideologi komunis sendiri sudah dilarang melalui TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan PKI dan Paham Komunisme di Indonesia.
Sedangkan penyebaran khilafah melalu HTI dilarang Perppu 2/2017 tentang Ormas yang telah disahkan DPR menjadi UU. Kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.
