SYARIAH

INAnews.co.id, Jakarta– Indonesia baru memiliki tiga kawasan industri halal, yakni di Sidoarjo (Jawa Timur), Riau, dan Banten. Jumlah ini dinilai Ekonom INDEF, Abdul Hakam Naja, masih jauh dari cukup untuk mengejar target menjadi pusat halal dunia pada 2029. Hakam mendorong agar kawasan industri halal diperlakukan layaknya kawasan ekonomi khusus (KEK), lengkap dengan insentif fiskal seperti […]

INAnews.co.id, Jakarta– Indonesia, meski dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ternyata tertinggal dari Thailand dalam hal regulasi sertifikasi halal oleh negara. Hal ini diungkapkan Ekonom CSED INDEF, Abdul Hakam Naja. Menurutnya, penduduk Muslim Thailand hanya sekitar 12 persen dari total populasi, namun negara tersebut telah lebih dulu memiliki lembaga sertifikasi halal resmi dibanding Indonesia. […]

INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom INDEF Abdul Hakam Naja menyoroti belum optimalnya peran perwakilan Indonesia di luar negeri, kedutaan besar dan konsulat jenderal, dalam mendorong ekspor produk halal ke pasar global. Menurutnya, fungsi kedutaan Indonesia selama ini masih terlalu berfokus pada aspek politik dan protokoler, belum menjalankan fungsi diplomasi ekonomi secara maksimal. “Di negara lain itu mereka […]

INAnews.co.id, Jakarta– Ekonom Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Abdul Hakam Naja, menyoroti tidak disebutnya ekonomi syariah secara eksplisit dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 lalu, yang merupakan nota keuangan RAPBN 2027. Padahal, ekonomi syariah telah dimasukkan sebagai bagian dari agenda kemandirian bangsa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) […]

INAnews.co.id, Jakarta- Wakaf, instrumen keuangan sosial syariah yang selama ini identik dengan pembangunan masjid, musala, sekolah, dan makam, kini mulai dilirik sebagai salah satu solusi pembiayaan konservasi lingkungan di Indonesia. Konsep yang dikenal dengan istilah green wakaf ini digagas untuk menjawab persoalan mendasar dalam upaya pelestarian alam: siapa yang akan membiayai penjagaan hutan, pemulihan mangrove, […]

INAnews.co.id, Jakarta- Pakar ekonomi syariah dan wakaf IPB University, Khalifah Muhammad Ali, memaparkan tiga visi utama pengembangan green wakaf dan hutan wakaf di Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan, yakni perluasan jangkauan, peningkatan produktivitas ekonomi, dan penguatan aspek keberlanjutan. Visi tersebut disampaikan Khalifah dalam program Syariah Insight di kanal YouTube INDEF yang diunggah Jumat (7/8/2026). […]

INAnews.co.id, Jakarta- Nilai ekonomi dari perdagangan karbon (glukarbon) di kawasan hutan dan mangrove wakaf disebut memiliki potensi, namun bukan menjadi sumber pembiayaan utama untuk mendukung keberlanjutan program konservasi berbasis wakaf. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi syariah dan wakaf IPB University, Khalifah Muhammad Ali, dalam program Syariah Insight di kanal YouTube INDEF yang tayang Jumat (7/8/2026). […]

INAnews.co.id, Jakarta– Program hutan wakaf sebagai salah satu bentuk implementasi green wakaf disebut telah berkembang pesat dan menyebar ke sejumlah provinsi di Indonesia setelah mendapat dukungan dari Kementerian Agama sejak 2020. Pakar ekonomi syariah dan wakaf IPB University, Khalifah Muhammad Ali, mengungkapkan hal tersebut dalam program Syariah Insight di kanal YouTube INDEF yang diunggah Jumat […]

INAnews.co.id, Jakarta– Instrumen wakaf dinilai dapat menjadi salah satu solusi konkret untuk membiayai upaya konservasi lingkungan di Indonesia, mulai dari pelestarian hutan hingga pemulihan ekosistem pesisir. Konsep yang dikenal dengan istilah “green wakaf” ini muncul karena karakter wakaf yang menahan aset sekaligus mengalirkan manfaatnya secara berkelanjutan dinilai selaras dengan prinsip konservasi. Hal itu disampaikan pakar […]

INAnews.co.id, Jakarta- Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Prof. Nur Hidayah, menyatakan status keuangan syariah dalam Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) baru sebatas pengakuan, bukan institusionalisasi. Menurutnya, syariah memang disebut sebagai salah satu sektor usaha yang boleh beroperasi di kawasan PFII, tetapi belum ada norma yang mengunci prinsip kelembagaan dan tata kelolanya […]