Menu

Mode Gelap
Model Overlapping Generation Ungkap Dampak MBG Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

POLITIK

Mencermati janji kampanye Presiden Jokowi periode pertama

badge-check


					Mencermati janji kampanye Presiden Jokowi periode pertama Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta – Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Bukan Pranowo (GBP) dikatakan olehnya menepati semua janji kampanye atau janji politik bukan sebagai barometer, patokan atau ukuran sukses dan tidaknya sebuah pemerintahan atau seorang pemimpin.

“Sebaliknya, ingat dan waspadalah dengan janji-janji kampanye yang ngawur dan tidak masuk akal, asal-asalan, tidak rasional, tidak relevan atau yang tidak sesuai situasi dan kondisi yang sedang berkembang,” terang Ganjar dalam pesan tertulisnya ke Redaksi INAnews.

Menurut GBP bahkan hanya karena ego seorang pemimpin yang ingin memenuhi janji-janjinya tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang, niscaya pemimpin tersebut akan menghancurkan negara dan pemerintahanya.

GBP menilai kepemimpinan Jokowi lebih menjalankan roda pemerintahannya dengan skala prioritas. GBP menyebut , Jokowi dengan cermat memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang serta diperlukan rakyat banyak pada saatnya.

GBP saat bersama Presiden Jokowi

“Jokowi menjalankan roda pemerintahan dengan seksama, bahkan yang tidak dijanjikannya, juga dilaksanakannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak, bangsa dan negara NKRI sesuai kondisi yang berkembang pada saatnya,” ucap GBP.

GBP menjabarkan seorang pemimpin (Kepala Negara) yang memenangkan Pilpres bukan hanya sebatas memenuhi janji politik atau janji kampanyenya saja, melainkan harus berbuat lebih banyak lagi dari sekedar janji politik atau janji kampanye. Tapi harus dapat memilah sesuai situasi dan kondisi yang berkembang disaat Memimpin Pemerintahannya.

Hal ini telah dicermati dengan seksama dan dilakukan serta dibuktikan oleh pak Jokowi, antara lain : “pertama, apakah Jokowi pernah berjanji membangun serentak infrastruktur di seluruh kepulauan NKRI ? “Tidak pernah janji”. Tapi dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dalam memperhatikan kepentingan rakyat banyak serta situasi dan kondisi yang berkembang,” tulis GBP.

Kemudian yang kedua ujar GBP, “apakah Jokowi pernah berjanji membangun serentak wilayah perbatasan-perbatasan NKRI dengan negara-negara tetangga ? “Tidak pernah janji”. Tapi dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dalam memperhatikan kepentingan rakyat banyak serta situasi dan kondisi yang berkembang pada saatnya” tulisnya lagi.

 

Salah satu hasil pembangunan pos perbatasan yang dilakukan pada pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak termasuk dalan janji kampanye 2014

“Lanjut  yang ketiga, apakah Jokowi pernah berjanji membuat sama harga bensin premium di seluruh NKRI termasuk Papua ? “Tidak pernah berjanji. Tapi dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dalam memperhatikan kepentingan rakyat banyak serta situasi dan kondisi yang berkembang pada saatnya,” jabar GBP.

GBP memberikan perumpamaan dalam janji berikut misalnya Anda berjanji kepada anak, kalau lulus SMA akan dibelikan sepeda motor atau mobil. Ketika anak Anda lulus, ternyata terjadi musibah. Misalnya istri atau anak sakit perlu dirawat, atau Anda kena PHK atau terjadi bencana alam seperti di Poso atau NTT atau kondisi lain yang memerlukan dana yang signifikan.

“Akankah dalam kondisi demikian Anda akan penuhi janji tersebut ? Maka sebaiknya adalah ingat dan waspada…jangan mudah dibodohi dan dibohongi dengan janji-janji kampanye/janji-janji politik, tutup GBP .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Model Overlapping Generation Ungkap Dampak MBG

12 Januari 2026 - 13:38 WIB

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Populer POLITIK