INAnews.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pandangannya pada rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pembahasan Banggar mengenai pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2020.
Di kesempatan tersebut disampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN tahun 2020 serta Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RAPBN tahun 2020 di ruang sidang Banggar DPR pada Selasa (11/06).
Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3-5,6%. Sedangkan inflasi pada kisaran 2%-4% dan tingkat bunga SPN 3 bulan berada di 5%-5,6%.
Kemudian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada dikisaran Rp14.000-Rp15.000 per USD. Harga minyak mentah Indonesia diasumsikan USD60-USD70 per barel tahun depan.
Lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 695 ribu hingga 840 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas bumi mencapai 1,19 juta hingga 1,30 juta barel setara minyak per hari.
Selain itu, ditargetkan rasio pajak pada tahun depan bisa di kisaran 11,8% hingga 12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sedangkan defisit dalam RAPBN tahun 2020 ditargetkan terjaga dikisaran 1,75% hingga 1,52% dari PDB. Keseimbangan primer juga ditargetkan positif dan rasio utang bisa di kisaran 30% terhadap PDB.
Pemerintah akan menempuh tiga strategi makro fiskal, yaitu mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, kebijakan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset, serta mengembangkan pembiayaan yang kreatif serta mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas.
“Kami akan menjaga rasio utang di kisaran 30% dengan Primary Balance yang sedikit positif dan tetap melakukan PMN untuk beberapa BUMN yang memang mendapatkan penugasan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Kita akan terus bekerja sama dengan otoritas moneter dan regulator dan beberapa pembiayaan below the line maupun pembiayaan untuk mendukung ekspor tetap akan kita lakukan secara proporsional,” ujar Sri Mulyani.
