INAnews.co.id, Jakarta -Pandemi Virus Korona (Covid-19) bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberi keterangan pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Selasa 31 maret 2020, melalui konferensi video, dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Perkembangan wabah Covid-19 yang makin masif, termasuk dampak ekonomi yang ditimbulkan menjadikan tatanan ekonomi Indonesia menjadi morat marit, akibat dampak pandemi Covid 19 yang masih menjadi banyak pertanyaan kapan akan berakhir.
Menanggapi hal itu Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Nusantara , Arthur Noija berpendapat bahwa, Pemerintah harus mempertimbangkan betul kesiapan bahan pokok, termasuk distribusi logistiknya.
Ketersedian bahan pokok, termasuk distribusi logistiknya menjadi perhatian secara khusus bagi masyarkat di tengah meluasnya virus corona Covid-19 di Indonesia.
“Hal ini harus ada kepastian dari pemerintah, berpikir yang terpenting sekarang adalah pemerintah perlu memperhatikan daya dukung dan kesiapan sektor pangan. ketersediaan bahan pokok,” terang Arthur kepada INAnews 31 maret 2020.
Jika sektor pangan lumpuh di saat masyarakat menghadapi krisis kesehatan, maka situasi bisa memburuk dengan cepat. Lanjut Arthur, Pemerintah, harus benar-benar menyiapkan antisipasi kesiapan stok bahan pangan, termasuk mitigasinya jika produksi pangan ambruk.
“Apakah benar stok pangan kita cukup mengatasi kemungkinan yang terburuk. Tentu bicara ketersediaan, harus semua daerah, seta distribusi logistiknya bagaimana. Tidak cukup hanya ucapan atau pernyataan bahwa bilang aman. Harus Ada Garansi benar-benar aman, jangan malah nantinya morat marit meski Perpu sudah dikeluarkan oleh Presiden” jelasnya.
Saat ini saja, tambah Ketua LPN , mengatakan sudah cukup jelas masyarakat sudah merasakan dampaknya. Beberapa komoditas sudah mulai langka di pasaran, harganya juga terus melambung naik.
“Harga impor sembako terpengaruh besar karena hampir semua kebutuhan bahan pokok kita impor, terutama dari China,” ungkapnya.
Seperti diketahui Perpu yang dikeluarkan oleh Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun.
Dalam Perpu itu hanya memutuskan soal kebijakan dan stabilitas sistem keuangan. LPN melihat Pemerintah tidak berbicara bagaimana mekanisme penyedian bahan pangan dan kebutuhan pokok rakyat yang harganya melonjak tidak karuan.
“Jelas dalam situasi seperti ini , monopoli bahan pangan dan kebutuhan medis yang dijual bebas untuk masyarakat harganya melambung tinggi, dan Satgas Pangan sepertinya tidak fokus dan menindaklanjuti kekacauan harga pangan,” tambah Ketua LPN.
Dalam situasi krisis seperti sekarang ini , Lembaga Peduli Nusantara berpendapat bahwa, sudah seharusnya negara mengandalkan sumber daya nasional untuk bertahan, “apalagi menjelang hari Raya Idul Fitri, sudah pasti kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya akan meningkat,” ucapnya.
“Negara harus membeli hasil panen petani terlebih dahulu sebelum memutuskan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini bukan saja untuk menjamin ketersediaan pangan, tapi juga menguatkan solidaritas dan spirit gotong royong,” ujar Arthur.
