Menu

Mode Gelap
Audit Ungkap 152 Nama dan Rp3,3 Miliar Kerugian Negara, Mengapa Hanya Enam Terdakwa Waspada Kudeta! Didu Ungkap Skenario Gelap Kelompok yang Tak Percaya Prabowo CELIOS: Perjanjian Dagang ART Indonesia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi Bulat-bulat ke Amerika Pakar: Penetapan Adies Kadir Hakim MK Cacat Hukum dan Sarat Kepentingan Politik Hukum di Indonesia Disebut Hanya Tegak di Permukaan, Mafia tak Tersentuh Meragukan Arah Pemerintahan Prabowo: Pintu yang Sama dengan Jokowi

HUKUM

13 Orang Atlit Diperiksa Jampidsus Terkait Perkara Tipikor KONI Pusat 2017

badge-check


					Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jampidsus Perbesar

Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jampidsus

INAnews.co.id, Jakarta-Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, kembali memeriksa 22 (dua puluh dua) orang pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) RI Tahun Anggaran 2017, diantaranya terdapat 13 (tigabelas) orang atlit yang menerima penyaluran honor kegiatan dan uang pengganti transport.

Pemeriksaan saksi pada Rabu, 10/06/20, masih dalam rangka menindak-lanjuti surat dari BPK RI tanggal 08 Mei 2020, bertempat di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (gedung bundar).

Tim Jaksa Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam 3 (tiga) tahap mulai dari jam 08.00 WIB kemudian disusul kelompok pemeriksaan jam 12.00 WIB dan kelompok pemeriksaan jam 14.00 WIB ;

Pemeriksaan para saksi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan menjalankan  protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman antara saksi dengan Penyidik yang sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi para saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Hukum di Indonesia Disebut Hanya Tegak di Permukaan, Mafia tak Tersentuh

25 Februari 2026 - 14:59 WIB

KUHP dan KUHAP Baru Dinilai Berpotensi Perluas Kriminalisasi Dunia Usaha

23 Februari 2026 - 04:13 WIB

Cara Mengembalikan Tren Buruk IPK: Kembalikan KPK ke UU Lama

19 Februari 2026 - 23:59 WIB

Populer KORUPSI