INAnews.co.id, Jakarta – Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) meminta kepada DPP Media Onlina Indonesia (MOI) dapat memahami secara bijaksana terhadap kesepakatan dan kesamaan para pendiri tentang pendirian MOI
“MOI didirikan atas dua hal itu,” tandas Lasman saat dihubungi awak media semalam, 30/10.
Lasman menyebut kesepakatan dan kesamaan itu meliputi MOI hanya mengurus tata kelola media yang anggotanya hanya Pemimpin Redaksi (PR), Pemimpin Perusahaan (PP) maupun Pemimpin Umum (PU).
Sementara para wartawan MOI masuk dalam Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN).
Kebetulan, kedua organisasi itu dibidani dan didirikan oleh para pengurus IPJI, kendati tidak tercantum dalam Anggaran Dasar maupun Rumah Tangga.
“Jadi keberadaan MOI dan PWO tidak bisa dipisahkan dengan IPJI,” tegas Lasman , sabtu 31 oktober 2020 kepada redaksi.
Karena itu, menurut mantan wartawan yang kini jadi pengacara, haul pengurus MOI mendirikan Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (MOI) mendapat penentangan seluruh pendiri, termasuk para pengurus DPW MOI itu sendiri.
“Kok, MOI jadi kanibal. Itu sangat tidak etis,” tandas Lasman, terutama pendirian itu tidak dikomunikasikan ke pendiri. Dadakan saja sudah ada formulir anggota, KTA dan disosialisasikan lewat facebook.
Dia menilai cara-cara itu menyalahi kebiasaan berorganisasi, seyogianya saling memberi kabar tentang apa dan bagaimana ke depan.
Sementara arus bawah DPW menyoroti pembentukan PWMOI itu menjadi mangkel, terlebih tanpa komunikasi dengan pendiri.
“Itu cermin arogansi DPP MOI. Memangnya siapa mereka? Para penggede atau tokoh pers yang dikagumi macam Rosihan Anwar,” ungkap pengurus DPW.
Dari DPW Jawa Tengah, DKI dan Sulawesi Tengah sepakat pendirian PWMOI itu sah-sah saja dalam perspektif konsitusi UUD.
Cuma mereka juga harus paham komitmen para pendiri saat MOI didirikan, termasuk Rudi Sembiring selaku Ketua Umum MOI.
“Jadi tidak bisa dilihat hitam putih. Ada komitmen pendiri yang tidak bisa diabaikan,” jelas Prayogie, Ketua MOI DKI.
Yogie setuju dengan usulan dari DPW Jateng lebih elok dan elegan jika PWMOI tetap dibentuk sebagai organisasi sayap MOI, maka Sekjen Jusuf Rizal dan Ketua Harian MOI harus mengundurkan diri dari MOI.
“Terserah mereka mau buat organisasi wartawan apapun merknya, termasuk organisasi tetangga wartawan online, kita tidak larang,” jelas Didik Methana, senior pengurus IPJI, sabtu 31 oktober 2020.
Bahkan, para DPW sepakat jika haul mendirikan PWMOI, atau apapun namanya terus berlanjut, mereka minta agar secepatnya digelar Munas Luar Biasa untuk “memaksa” mereka keluar dari MOI.
Alasannya, dalam anggaran dasar MOI sendiri melarang jabatan rangkap.
“Pak JR (Jusuf Rizal) borongan, MOI, PWMOI dan Partai Parsindo,” jelas Binsar Siagian yang juga salah satu pengurus DPP MOI.
“Munaslub itu akan kita gelar secara virtual karena sekarang pandemi Corona,” tambahnya, menyebut Munaslub itu sekaligus membahas surat pengunduran diri Ketua Dewan Pengawas, Taufiq Rachman SH, S.Sos.
Feri Rusdiono, Ketua Umum PWOIN, mengaku tidak terlalu kaget dengan pendirian PWMOI.
“Itu terlihat saat mereka menggelar webinar dengan materi lebih banyak soal jurnalis. Kan mereka itu urus media, kok jadi jurnalis,” jelas Feri menyambung pernyataan.
Ternyata dugaannya tidak meleset. Mereka memplokamirkan pendirian PWMOI secara diam-diam.
“Secara pribadi saya sudah minta kepada JR dan RS untuk menghentikan ide tersebut. Selain tidak etis, juga melukai pendiri,” jelas Feri kepada keduanya, JR dan RS.
