Menu

Mode Gelap
Peringati Anniversary Ke Empat VOID DK Jakarta Menggelar AnniVacation Ke Sukabumi Direktur Utama BEI Mengundurkan Diri usai Insiden Dua Hari Lalu Sidang TPPU Hasbi Hasan: Integritas Jaminan Hakim Bebas Intervensi Legitimasi Pemerintah 80 Persen Vs Demokrasi 20 Persen Marak Makelar Dapur MBG, Kepala BGN Diminta Turun Lapangan Tinjau Dapur 3 T Amien Rais Kritik Rencana Pembukaan Kebun Sawit Baru di Tengah Ancaman Banjir

EKONOMI

PPID NTB Kunjungi Distanbun, KIHT Harus Digaungkan Lebih Luas

badge-check


					PPID NTB Kunjungi Distanbun, KIHT Harus Digaungkan Lebih Luas Perbesar

INAnews.co.id, Mataram –Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong agar program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bisa ditahu masyarakat luas.

Salah satunya adalah program teranyar Bea Cukai Mataram dan Pemprov NTB, yakni Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Kami ingin agar program-program unggulan yang bagus-bagus bisa ditahu masyarakat luas, seperti program KIHT ini,” jelas Iwan Sapta Taruna, Kepala Sekretariat PPID NTB saat mengunjungi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Senin (15/2/2020).

Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si, Sekertaris Distanbud NTB, yang menyambut kedatangan tim PPID NTB pada kesempatan tersebut menjelaskan terkait program KIHT NTB.

Pembentukan kawasan indutri tersebut juga untuk merangkul pengusaha kecil baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga nantinya tidak tertarik untuk masuk ke industri rokok ilegal.

Dibangunnya KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB.

Pembangunan KIHT ini akan diadakan di daerah Paok Motong dengan luas sekitar 1,5 hektare dan direncanakan bisa rampung tahun ini.

“Sebelumnya kami sudah study banding di Kudus untuk mempelajari lebih dalam terkait KIHT. Tentunya kami akan membangun KIHT yang bernafaskan NTB,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

PLN Keluhkan Teknologi Datang Lebih Dulu dari Regulasi

29 Januari 2026 - 09:59 WIB

Harga Mahal dan Regulasi tak Pasti Jadi Penghalang Investasi EBT

29 Januari 2026 - 07:57 WIB

2026 Tahun Berat untuk Ekonomi dan Demokrasi Indonesia

28 Januari 2026 - 21:35 WIB

Populer EKONOMI