INAnews.co.id, Mataram -Pembangunan gedung baru Instalasi Gawat Darurat Terpadu dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi harus dapat melayani seluruh masyarakat NTB.
“Mewah dan canggihnya rumah sakit kita jangan sampai melupakan masyarakat miskin dan termarjinalkan”, sebut Gubernur Dr H Zulkieflimansyah, SE, M. Sc saat groundbreaking dimulainya pembangunan IGD Terpadu dan Rawat Inap di RSUP NTB, Senin (21/03).
Ditambahkan Gubernur, fasilitas kesehatan terbesar dan tercanggih di Indonesia Timur ini juga bagian dari persiapan event internasional dan diharapkan dapat menjadi PAD yang menguntungkan.
Pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan penambahan gedung rawat inap di RSUD Provinsi NTB seperti dikatakan Direktur RSUD Provinsi NTB, dr Lalu Herman Mahaputra, proyek gedung IGD terintegrasi dan rawat inap senilai Rp270 Miliar tersebut dilakukan untuk menambah kapasitas pelayanan dan optimalisasi layanan kesehatan di RS milik Pemprov NTB menjadi grade A. Selain itu RSUD Provinsi NTB juga akan membangun gedung belakang yang akan difungsikan sebagai gedung Onkologi Terpadu.
“Kita berharap dengan fasilitas layanan radioterapi dan kemoterapi masyarakat NTB, bisa lakukan traetment di RSUP NTB. Pihak Dorna juga sudah menetapkan status very excellent untyk fasilitaa kita,” tambahnya.
Seperti diketahui, pembangunan Gedung IGD Terintegrasi menggunakan dana pinjaman program PEN yang diperoleh Pemprov NTB dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tahun 2021. Di mana, Pemprov NTB mendapatkan pinjaman sebesar Rp750 miliar.
Dana pinjaman sebesar itu dipergunakan sebesar Rp250 miliar untuk membiayai program percepatan penanganan jalan tahun jamak. Kemudian untuk pengembangan RSUD NTB sebesar Rp500 miliar.
Dana sebesar Rp500 miliar tersebut, kata Dokter Jack sapaan akrab Direktur RSUD NTB ini digunakan untuk pembangunan Gedung IGD Terintegrasi sembilan lantai, Gedung Perawatan lima lantai dan Gedung Rawat Inap yang sekarang menjadi IGD Trauma Center dua lantai menjadi enam lantai.
Total anggaran yang digunakan sebesar Rp 350 miliar. Sedangkan sisanya untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp150 miliar.
