INAnews.co.id, Rote Ndao – Di Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 . Advokat dan pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang berharap Kejari segera menetapakan status tersangka terhadap Pelaksana Pembangunan Puskesmas Sotimori Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2020.
Togar Situmorang sampaikan bila semua sudah terang, segera dilimpahkan ke Pengadilan.
Togar Situmorang Doktor Hukum muda menjelaskan bahwa dalam Pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana bilamana didapatkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang bukup adalah minimal dua alat bukti sudah dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka.
Togar Situmorang berharap Kajari Rote Ndao agar lebih cepat meminta kepihak Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera mengeluarkan hasil audit, sehingga dapat menentukan Kerugian Negara.
“Karena dugaan awal sudah tampak terlihat dalam penyelesaian pekerjaan tersebut, tidak sesuai spek yang ada dan masyakarat sangat menanti tindak lanjut kepastian hukum dan wajib disampaikan secara terbuka agar tidak ada dugaan penyalahgunaan kewenangan ,” ungkap Togar pada Jumat 8 april 2022.
“Adigum ,Dormiunt Aliquando Leges, Nunguam Moriuntur, Hukum Terkadang Tidur Tetapi Hukum tidak Pernah Mati,” sambungnya.
Togar lanjutnya, dugaan Korupsi Puskesmas Sotimori akibat peristiwa pidana tersebut telah merugikan dana Negara ratusan juta rupiah wajib ditetapkan tersangka dengan segera.
” Oleh karenanya apabila tidak mampu mending Kajari dengan suka rela mengundurkan diri,” tutup Togar Situmorang.
Reporter : Dance Henukh
Editor : M. Helmi
