Menu

Mode Gelap
AI Hanya Alat Bantu Investasi AI Dimulai dari Manusia AI China Ini Lebih Canggih daripada GPT-5 APTISI Gelar Rembug dan Pelantikan Pengurus Pusat Periode 2025-2030 Indonesia Hanya 5 Persen Populasi yang Aktif Gunakan ChatGPT AI Perparah Penyebaran Hoaks

HUKUM

Fidel Sebut Papi Manafe Langgar UU No 17 Tahun 2014

badge-check


					Pengamat Hukum Fidel Angwarmasse. SH.MH, dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta Perbesar

Pengamat Hukum Fidel Angwarmasse. SH.MH, dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta

INAnews.co.id, Rote Ndao – Pengamat Hukum Fidel Angwarmasse menanggapi terkait laporan anggota DPRD kabupaten Rote Ndao Charlie Lian terhadap Papi Manafe.

Menurutnya sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 400 Ayat (2) anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Sanksi atas pelanggaran Pasal 400 Ayat (2), secara tegas telah diatur dalam Pasal 401 Ayat (2), yang menyebutkan : Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

Menurut Fidel, Papi Manafe dan Yori Fanggidae dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan karena dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah membujuk Charlie Lian untuk memberikan barang miliknya kepada Papi Manafe dan Yori Fanggidae.

Lanjut Fidel, perbuatan tersebut sejalan dengan uraian tindak Pidana Penipuan, Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan , barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

 

 

 

Reporter : Dance Henukh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

PADHI : Dibeking Aparat Negara Rugi Rp 7,8 Triliun, PT PSB Diduga Terlibat Jaringan Tambang Ilegal Berau

3 November 2025 - 19:52 WIB

Narkoba Ancaman Besar yang Harus Diperangi, Tegas Presiden Prabowo

30 Oktober 2025 - 13:32 WIB

CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Kalori Batu Bara di PLN

7 Oktober 2025 - 21:46 WIB

Populer HUKUM