Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

ENERGI

SKK Migas Ajak Daerah Penghasil Migas Tingkatkan Iklim Investasi Hulu Migas

badge-check


					Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus bersama Gubernur Ridwan Kamil dalam pembukaan kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) media gathering SKK Migas dan KKKS di Bandung senin 3 oktober 2022 ( foto: INANEWS) Perbesar

Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus bersama Gubernur Ridwan Kamil dalam pembukaan kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) media gathering SKK Migas dan KKKS di Bandung senin 3 oktober 2022 ( foto: INANEWS)

INAnews.co.id, Bandung –  Indonesia memiliki 128 cekungan migas, yang sudah berproduksi sebanyak 20 cekungan dan sisanya menjadi tantangan bagaimana dapat diproduksi.

Proses transisi energi dari berbasis fosil ke energi yang lebih bersih membutuhkan ketersediaan kecukupan energi minyak dan gas sebagai salah satu sumber energi.

Potensi migas nasional lebih didominasi oleh gas, sehingga menjadi tantangan bersama bagaimana agar gas dapat dimanfaatkan dengan baik, menggantikan peran minyak.

Sehingga produksi gas di Indonesia yang surplus dapat menkompensasi kekurangan minyak yang saat ini sebagaian masih impor.

“Industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil. Seiring dengan komitmen Indonesia menuju nett zero emission sampai 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional”, kata Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus dalam pembukaan kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) media gathering SKK Migas dan KKKS di Bandung senin 3 oktober 2022.

Taslim menyampaikan bahwa posisi Indonesia saat ini masih dirasa kurang menarik bagi investor dibandingkan negara lain.

Terkait upaya peningkatan produksi migas nasonal, Taslim menyampaikan bawah SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat EOR, mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi dan melakukan eksplorasi yang masif.

Lanjut Taslim untuk mewujudkannya maka membutuhkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah penghasil migas.

Melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), SKK Migas mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia untuk mendukung target pencapaian peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akrab disapa dengan sebutan RK yang juga adalah sebagai Ketua Umum APDMET menyampaikan bahwa APDMET memiliki aspirasi agar pengelolaan migas diamalkan sesuai dengan sila ke lima Pancasila, yaitu agar ada kesejahteraan bagi daerah.

RK menambahkan bahwa saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan di Jawa Barat dapat dikelola oleh daerah dengan formula ekonomi.

Lebih lanjut RK menyampaikan bahwa APDMET terus memperjuangkan participating interest 10% sebagai bagian dari upaya memberikan mensejahterakan daerah.

Terkait dengan energi, RK menyampaikan bahwa ada 3 prinsip yang terus diperjuangkan yaitu murah, bersih dan berkelanjutan.

RK menambahkan bahwa bagaimaan melatih ketergantungan dari minyak ke gas yang jumlahnya banyak tetapi belum termanfaatkan dengan optimal, kemudian dilanjutkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang patut disyukuri bersama bahwa Indonesia memiliki sumber EBT terbesar di dunia.

“SKK Migas punya tanggung jawab, bagaimana agar potensi gas yang besar tersebut dapat ditindaklanjuti dengan transisi konversi gas bisa dimaksimalkan sebelum berada sebagai negara yang sepenuhnya menerapkan penggunaan EBT. Sehingga upaya mendorong penggunaan EBT juga harus sejalan dengan penggunaan energi gas yang lebih besar untuk mengurangi penggunaan minyak”, kata RK.

Menutup paparannya, RK menyampaikan menunggu rekomendasi dari FGD yang diselenggarakan ini, agar apa yang dibahas dan dihasilkan dapat disosialisasikan dengan pemerintah daerah penghasil migas, sebagai upaya bersama meningkatkan iklim investasi hulu migas di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kontrak Sewa Kapal PLN Energi Primer Capai Rp16 Triliun, CBA : Nilainya Triliunan Tapi Dianggap Seperti Kuitansi Kosong

7 Januari 2026 - 07:22 WIB

Target Pertumbuhan 5,4 Persen Sulit Tercapai, Konsumsi dan Kredit Melemah

5 Januari 2026 - 23:39 WIB

CBA Desak Kejagung Panggil Djony Bunarto Tjondro Terkait Dugaan Korupsi Impor BBM Pertamina

5 Januari 2026 - 06:31 WIB

Populer EKONOMI