INAnews.co.id, Jakarta – Jelang perayaan Mayday 2023, pengurus Partai Buruh di sejumlah daerah menerima pesan khusus dari Bawaslu.
Pesan tersebut berisi agar tidak membawa atribut partai dan menyuarakan isu perburuhan yang menjadi program Partai Buruh.
“Pesan berbau ancaman ini memberi indikasi bahwa Bawaslu daerah memiliki tendensi politik. Sebagian dari mereka tampaknya sedang bermain politik dengan topeng sebagai pengawas,” demikian disampaikan Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin dalam rilis yang diterima Redaksi minggu 30 april 2023.
Pembatasan aksi Mayday oleh Bawaslu daerah itu ditentang Partai Buruh.
Karena, tidak mungkin Partai Buruh diminta untuk tidak merayakan Hari Buruh Internasional dan dilarang menyuarakan kepentingan buruh, sedangkan jati diri dan alasan partai ini didirikan adalah untuk membela kepentingan kelas pekerja.
“Bagaimana mungkin pengawas Pemilu membuat sebuah kebijakan yang hanya dikhususkan kepada salah satu parpol peserta Pemilu? Ini jelas sangat membahayakan buat demokrasi,” lanjutnya.
Said Salahudin menilai, Bawaslu sepertinya belum memahami kultur buruh.
Mereka tidak paham bahwa buruh dan Partai Buruh adalah dua entitas yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.
Inisitaor pelanjut Partai Buruh yang menggerakan mesin partai adalah organisasi Serikat Pekerja.
Anggota dan pengurus Partai ini hampir 100 persen buruh.
Lanjut Said, bahkan Presiden Partai Buruh adalah pengurus pusat organisasi perburuhan dunia dibawah Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Lebih dari itu, Partai Buruh adalah penyelenggara acara Mayday.
“Kalau alasannya dianggap sebagai kampanye diluar jadwal, ini tidak betul. Mayday adalah perayaan internal kaum buruh. Bukan kegiatan kampanye yang ditujukan untuk masyarakat umum,” kata Said Salahudin.
Kata Said, seandainya pun pada aksi mayday terpasang spanduk, poster, atribut, atau orasi yang menyuarakan kepentingan kaum pekerja, hal itu sulit dihindari sebab aspirasi buruh sama dengan program Partai Buruh.
“Sebagai orang yang memahami aturan Pemilu, dapat saya pastikan acara Mayday yang diikuti bahkan diselenggarakan oleh Partai Buruh pada tanggal 1 Mei 2023 tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye,” ujar Said.
