Menu

Mode Gelap
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Moestopo Jajaki Kerja Sama Akademik dengan Kedutaan Besar Ekuador Persatuan Guru Besar Indonesia Bentuk Satgas Lingkungan Berkelanjutan Komitmen Perlindungan HAM Perempuan Belum Prioritas Utama Pemerintahan Prabowo Pengamat: Kritik Kebijakan Boleh, Serang Personal Bisa Berurusan Hukum Terima Upeti Rp30 Juta, Anggota DPRD Bolsel Tantang Wartawan, Malah Kicep Saat Diperlihatkan Bukti, Masyarakat Geram, NasDem & PDIP Diminta PAW Pemkab Taliabu Luncurkan Program Tamasya Merdeka

ENERGI

SKK Migas Kumpulkan Pimpinan Tinggi SDM KKKS, Ternyata Bahas Soal Ini

badge-check


					SKK Migas Kumpulkan Pimpinan Tinggi SDM KKKS, Ternyata Bahas Soal Ini Perbesar

INAnews.co.id, Jakarta– Tahun 2023 telah ditetapkan sebagai tahun keselamatan kerja dan untuk mengawal pencapaiannya dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

SKK Migas mengumpulkan pimpinan tertinggi SDM KKKS untuk melakukan monitoring, evaluasi dan langkah peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) untuk mencapai target 2023.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di kantor SKK Migas hari Kamis 25 mei 2023, dan dihadiri oleh Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi SKK Migas, serta fungsi terkait di SKK Migas dan 61 pimpinan tertinggi SDM KKKS.

“Rapat koordinasi dilaksanakan agar semoga target yang sudah ditetapkan bisa berjalan, termasuk didalamnya target change mindset. Bahwa kebutuhan energi sangat besar dan sumbangsih migas sangat diharapkan karena untuk mencapai target 1 juta barel saat ini masih ada GAP yang harus dikejar. Bahkan meskipun produksi minyak sudah mencapai 1 juta barel, masih ada GAP terhadap kebutuhan nasional di tahun 2030 sehingga masih akan impor”, kata Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi SKK Migas Daniel Kurnianto dalam pemaparannya.

Daniel menyampaikan bahwa tren sekarang kebutuhan SDM Hulu Migas akan meningkat karena untuk mendukung pencapaian target 1 juta barel membutuhkan sekitar 23 ribu dari saat ini pekerja hulu migas di KKKS sekitar 19 ribu.

Daniel mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen harus dilakukan dengan proses yang transparan dan akuntabel, tidak hanya untuk mendapatkan pekerja yang dibutuhkan tetapi juga menjaga reputasi industri hulu migas.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas program yang terkait dengan peningkatan kompetensi SDM di SKK Migas dan KKKS.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan sertifikasi terhadap pekerjaan atau keahlian untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang telah menjadi standar kerja di industri hulu migas.

Sertifikasi menjadi bagian yang mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan industri hulu migas membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar.

“Kami memiliki komitmen yang kuat dan telah memiliki peta jalan guna pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten untuk mendukung pencapaian target produksi migas nasional yang telah ditetapkan”, ujar Daniel.

Antusiasme minat bekerja di hulu migas sangat tinggi, tercatat ada 86.400 pelamar dan proses saat ini adalah pelaksanaan seleksi oleh masing-masing perusahaan KKKS hingga 30 Juni 2023 dan dilanjutkan kegiatan on boarding pekerja baru di tanggal 1 Juli 2023.

Rakor juga membahas mengenai perkembangan program sistem informasi data pekerja (SIDP) serta perkembangan kegiatan yang ada dalam kelompok kerja SKK Migas dan KKKS yang terkait dengan remunerasi, hubungan industrial, sertifikasi, kesehatan dan lainnya.

Sementara,  Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan bahwa pencapaian target industri hulu migas akan sangat ditentukan pula oleh kesiapan SDM di semua jenjang.

“Industri hulu migas membutuhkan SDM yang kompeten dan melaksanakan pekerjaan sesuai SOP serta koordinasi dan pengawasan yang optimal oleh SKK Migas” terang Hudi.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Sinergi, Kolaborasi dan Literasi, Bank Banten dan UNTIRTA MoU Kemitraan

13 Oktober 2025 - 19:53 WIB

Beroperasi Bank Abal-abal, CBA Desak OJK Tutup PT BAT Instrumen Bank

10 Oktober 2025 - 22:24 WIB

Kasus Koperasi BLN Jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Negara, CWIG Desak Presiden Prabowo Copot Kepala OJK

9 Oktober 2025 - 20:08 WIB

Populer EKONOMI