Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

UPDATE NEWS

Aksi Aliansi Santri Gusdur Menggugat di PBNU

badge-check


					Foto: massa aksi Aliansi Santri Gusdur Menggugat di PBNU, Jakarta, Jumat (2/8/2024), dok. SinPo Perbesar

Foto: massa aksi Aliansi Santri Gusdur Menggugat di PBNU, Jakarta, Jumat (2/8/2024), dok. SinPo

INAnews.co.id, Jakarta– Aksi Aliansi Santri Gusdur Menggugat di depan kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (2/8/2024) diikuti puluhan orang dari berbagai daerah. Dalam aksinya, massa menuntut beberapa hal.

Pertama, menuntut Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari kursi kepengurusan lembaga yang dipimpinnya.

Alasannya, karena Gus Yahya, dalam hal ini sebagai ketum ketika Muktamar Lampung (pada 2021) yang mengonsolidasi ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama (NU) ke depan, malah faktanya hari ini kontraproduktif. Bahkan cenderung melanggar, menabrak hasil-hasil muktamar.

Hal itu disampaikan Koordinator Aliansi Santri Gus Dur Menggugat Muhammad Solihin saat aksi.

Kedua, alasan mengala Gus Yahya dituntut untuk mundur dari kursi Ketum PBNU adalah karena diduga telah melakukan politik praktis.

Gus Yahya dituding mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain, yang katanya tidak berpolitik praktis tetapi malah justru hari ini dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi.

Solihin menyampaikan itu ketika menyinggung Pansus Angket Haji 2024 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut dia, mestinya Gus Yahya kembali pada keumatan, keagamaan, sosial. Sebab Pansus Angket Haji 2024 harusnya didorong, karena itu mencederai rasa keadilan seluruh umat.

“Bukan mencampuri kembali lagi politik praktis,” ujarnya. Itu adalah offside, pelanggaran secara aktual. Harus kami ingatkan,” kata Solihin.

Lainnya, Gus Yahya dituntut mundur karena dianggap sebagai pemimpin PBNU telah melenceng dari awal organisasi itu didirikan.

Mereka juga meminta PBNU tidak menjadi agenda pemerintah. Sebab NU untuk bangsa, bukan untuk politik praktis keluarga. Massa pun menuntut PBNU menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB).

Tidak hanya Gus Yahya yang dituntut mundur. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pun dituntut mundur.

“Tuntutannya ketika melanggar muktamar, siapa pun ketua umum yang mengawal, menakhodai ini harus mundur dan juga bapak sekjen,” ujar salah satu orator.

Selain itu, massa aksi juga menuntut mundur Gus Yahya dan Gus Ipul karena tidak adil dalam konteks pemecatan kader NU yang berangkat ke Israel beberapa waktu lalu.

“Sementara dia sendiri tidak dipecat. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur, kalau lima kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat,” jelasnya.

Massa aksi sempat memaksa masuk ke dalam Kantor PBNU. Namun dihalangi oleh aparat kepolisian, juga Banser di dalam kantor.

Massa membubarkan diri usai sujud syukur dan pembacaan doa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi

9 Januari 2026 - 22:52 WIB

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Populer POLITIK