INAnews.co.id, Jakarta– Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menekankan, pentingnya memperkuat akuntabilitas sebagai langkah strategis mengurangi potensi korupsi di Indonesia.
“Di era yang penuh tantangan ini, akuntabilitas merupakan kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, peluang untuk mengurangi korupsi akan semakin sulit tercapai,” ujarnya, dikutip keterangan resmi.
Ia mengatakan itu saat memberikan pidato kunci pada Dialog Demokrasi bertajuk “Peluang dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Penanganan Korupsi di Era Presiden Terpilih”.
Kegiatan tersebut berlangsung di The Habibie Center pada Rabu (28/8/2024).
Forum ini menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai bidang dan kerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste.
Sementara itu, Direktur KAS Jerman untuk Indonesia dan Timor Leste Denis Suarsana dalam sambutan pembukaannya, menyambut baik kolaborasi antara KAS dan The Habibie Center.
“Kami berharap dialog ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengedepankan perspektif penanganan korupsi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang baru,” kata Denis.
Sejumlah narasumber yang hadir juga memberikan pandangannya terkait tata kelola pemerintahan dan penanganan korupsi di Indonesia. Ini seperti yang disampaikan Sosiolog Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Meuthia Ganie. Ia menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sistemik.
“Korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi sudah merasuk ke dalam sistem dan struktur pemerintahan. Perbaikan sistemis diperlukan untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.
Narasumber lainnya, Pakar Hukum Tata Negara dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menambahkan, salah satu kelemahan demokrasi di Indonesia adalah minimnya akuntabilitas.
“Demokrasi kita masih belum sepenuhnya akuntabel, yang membuka peluang bagi praktik korupsi untuk terus berlanjut,” kata Bivitri.
Kemudian Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership Laode M. Syarif yang sekaligus mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 menekankan, presiden terpilih harus segera menjalankan program pemberantasan korupsi yang konkret dan terukur.
“Tantangan terbesar bagi presiden yang baru adalah memastikan adanya langkah-langkah yang nyata dan efektif dalam memberantas korupsi. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Acara ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan peserta. Mereka diajak untuk memberikan masukan sekaligus pandangan mengenai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan penanganan korupsi yang baik di masa depan.*
