Samarinda, INAnews – Debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024 yang digelar di Plenary Hall, GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, membawa tema penting mengenai kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
Isu ini menjadi sorotan karena perumahan yang memadai merupakan salah satu komponen penting dalam mengurangi kemiskinan di Kalimantan Timur. Petahana, Isran Noor, memaparkan visi dan capaian selama masa kepemimpinannya terkait pembangunan rumah layak huni, serta strategi berkelanjutan untuk terus mengatasi permasalahan ini.
Isran Noor mengakui bahwa kemiskinan di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah rendahnya kepemilikan rumah layak huni.
“Banyak faktor yang menyebabkan orang-orang Kalimantan Timur miskin. Dan salah satu yang menjadi komponen kemiskinan itu adalah kepemilikan rumah layak huni, dan kami telah memulai melaksanakannya serta akan terus melaksanakannya,” tegas Isran Noor dalam debat tersebut, Rabu (23/10/2024).
Pembangunan perumahan yang layak, menurutnya, dianggap sebagai salah satu solusi konkret untuk mengurangi kemiskinan di provinsi ini.
Sejalan dengan komitmennya, Isran diketahui selama masa kepemimpinannya telah berhasil sebanyak 25.000 unit rumah layak huni telah dibangun. Capaian ini tidak hanya berasal dari anggaran pemerintah pusat dan provinsi, tetapi juga melibatkan kontribusi sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Bukan hanya berdasarkan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten juga melalui pengusaha dengan dana CSR-nya,” tambah Isran.
Di bawah kepemimpinan Isran Noor, Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di provinsi ini berhasil turun dari 6,54 persen menjadi 6,11 persen, yang mencerminkan dampak positif dari berbagai kebijakan pembangunan, termasuk program rumah layak huni.
Pada era Isran Noor juga terjadi peningkatan surplus perdagangan Kalimantan Timur yang melonjak dari Rp201 triliun pada 2018 menjadi Rp334 triliun. Peningkatan ini menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi daerah, yang kemudian diterjemahkan dalam peningkatan alokasi APBD dari Rp28 triliun menjadi Rp76 triliun.
Peningkatan anggaran ini memberikan pemerintah provinsi fleksibilitas lebih besar untuk mengalokasikan sumber daya pada sektor-sektor vital seperti infrastruktur perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak.
