INAnews.co.id, Jakarta – Poltracking perlu menjelaskan fakta-fakta kebenaran tentang asosiasi dan survei Pilkada Jakarta Oktober 2024. Pertama, Poltracking sejak awal sudah ditarget oleh oknum dewan etik. Terdapat ancaman mengadili & memecat Poltracking apabila hasilnya beda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada pukul 10.15 dan 11.01 WIB tanggal 24 Oktober 2024. Sebelum poltracking mengeluarkan rilis resmi pada pukul 12.30 WIB tanggal 24 Oktober 2024.
Jangan ada oligarki di asosiasi. Seperti dikuasai oleh sekelompok atau bahkan satu orang. Jika perbedaan terjadi pada kelompoknya, mereka cenderung diam tidak vokal. Ada wasit merangkap sebagai pemain. Perlakuan tidak setara terhadap setiap anggota. Hal ini seharusnya tidak terjadi dalam asosiasi.
Proses pemeriksaan dewan etik bermasalah. Undangan sangat mendadak dan maju mundur, padahal telah bersepakat tanggal pengganti pada 4 November 2024. Pertemuan pertama sidang anggota Persepi tanggal 29 Oktober 2024 tidak kuorum, hanya dihadiri satu orang dewan etik dari tiga orang dewan etik dan tidak ada keputusan apapun.
Pertemuan kedua, merupakan pertemuan tanpa undangan resmi dan tidak ada keputusan apapun, Hal ini yang membuktikan bahwa keputusan dewan etik bermasalah, Jakarta, 8 November 2024,” ujar Masduri Amrawi Direktur Poltracking Indonesia”.
Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas. Terhadap hasil survei Pilkada Jakarta Oktober 2024. Tidak ada dan tidak pernah mengubah elektabilitas walaupun dalam skala 0,000000001% pun. Poltracking tidak pernah kompromi mengenai hasil dengan klien.
Hanta Yuda AR Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Menegaskan Poltracking takut diperiksa soal data oleh dewan etik, maka sudah memilih Keluar dari awal dari asosiasi. Tapi itu tidak pernah kami lakukan, karena Poltracking melakukan survei sesuai SOP. seluruh Data Poltracking dapat dipertanggungjawabkan.
