Menu

Mode Gelap
Polri Bangun 1.160 SPPG, Target 1.500 Akhir 2026 Dukung MBG Kapolri: 83 Persen Masyarakat Merasa Aman Berjalan Malam Hari Polisi Jagung Dipuji Presiden: Polri Produksi 3,57 Juta Ton Jagung Polri Catat Rekor: Sita 590 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun Kapolri Pilih Mundur dan Jadi Petani daripada Polri di Bawah Menteri Tiga Digital Marketing Agency Terbaik Indonesia

POLITIK

Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Tolak Relokasi Warga Gaza ke Indonesia

badge-check


					Foto: dok. Antara Perbesar

Foto: dok. Antara

INAnews.co.id, Jakarta– Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hidayat Nur Wahid, mendesak agar pemerintah Indonesia secara tegas menolak, apabila memang ada, proposal yang kabarnya dari tim Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump untuk merelokasi rakyat Palestina ke sejumlah negara dimana salah satunya Indonesia dengan alasan untuk membangun kembali Gaza, Palestina.

“Itu memang baru informasi yang berkembang tapi bisa jadi tasting the water bila wacana seperti itu tidak ditolak. Relokasi itu merupakan usulan yang tidak rasional dan tidak membantu menyelesaikan masalah. Dan sangat terasa sekali sebagai kedok dari upaya mengusir warga Palestina dari tanah airnya untuk kepentingan Israel, serta tidak sesuai dengan semangat gencatan senjata yang telah disepakati,” ujarnya dikutip laman PKS, baru-baru ini.

HNW sapaan akrabnya saat ini publik memang sedang menunggu konfirmasi apakah benar usulan yang sudah terbuka di publik itu benar sebagai usulan dari tim dari Presiden AS Donald Trump. Namun, meski begitu, pemerintah Indonesia perlu secara tegas menolak wacana itu agar tidak semakin me-liar di kemudian hari.

“Siapapun yang mengusulkan itu, kita harus secara tegas menolak karena relokasi berkedok pengusiran akan kontraproduktif dengan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujarnya.

Daripada mengusulkan wacana yang tidak dibahas dan masuk ke dalam butir perjanjian gencatan senjata, HNW mengatakan bahwa semua pihak, termasuk negara-negara mediator seperti Qatar, Mesir dan AS beserta negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan butir-butir perjanjian dilaksanakan secara konsekuen dan tidak dilanggar oleh Israel.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, daripada mengusulkan wacana yang tidak rasional. Apabila Israel melanggar perjanjian harus ada sanksi keras dan berat kepada mereka,” tukasnya.

“Apalagi, kita semua tahu bahwa Israel memiliki track record yang buruk dalam menjalankan perjanjian perdamaian, seperti perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, dimana kemudian Israel masih melakukan serangan. Dan dalam beberapa hari setelah perjanjian gencatan senjata dengan Hamas yang merepresentasikan rakyat di Gaza, Palestina, Israel justru juga tetap melakukan serangan ke wilayah tersebut, juga tidak sepenuhnya membebaskan tawanan Palestina dalam jumlah seperti yang disepakati semula.

Kita semua, terutama AS sebagai sekutu dekat Israel, harus memastikan hal serupa tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga meminta agar AS tidak perlu lagi mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk Indonesia, terutama terkait dengan hubungan Indonesia dengan rakyat Palestina.

”Selama ini hubungan yang erat itu sudah akrab terjalin, bahkan ada banyak anak-anak Palestina yang mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia yang dibantu oleh pemerintah, NGO, universitas dan pesantren,” ujarnya.

“Beasiswa-beasiswa ini tentu patut kita dukung dan berkelanjutan, agar nanti para penerima beasiswa itu bisa kembali dan membangun Palestina setelah menyelesaikan studinya di Indonesia. Ini yang harus kita dukung, bukan konsep relokasi 2 juta warga, yang hakekatnya pengusiran warga Gaza, dan melanggengkan agenda penjajahan Israel,” pungkasnya.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Polri Bangun 1.160 SPPG, Target 1.500 Akhir 2026 Dukung MBG

27 Januari 2026 - 16:25 WIB

Polri Catat Rekor: Sita 590 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun

27 Januari 2026 - 10:17 WIB

Kapolri Pilih Mundur dan Jadi Petani daripada Polri di Bawah Menteri

27 Januari 2026 - 09:15 WIB

Populer NASIONAL