INAnews.co.id, Jakarta– Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi terkait pembentukan negara Palestina adalah teguh dan tidak tergoyahkan. Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri, dengan jelas dan tegas menegaskan kembali posisi ini selama pidatonya pada pembukaan sesi pertama periode kesembilan Dewan Syura pada tanggal 18 September 2024.
“Yang Mulia menekankan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa henti untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu,” demikian keterangan pers Kemlu Kerajaan Arab Saudi kepada media, Rabu.
“Yang Mulia juga menegaskan kembali posisi tegas ini selama KTT Arab-Islam luar biasa yang diselenggarakan di Riyadh pada 11 November 2024.”
la menekankan kelanjutan upaya untuk mendirikan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina.
“Yang Mulia juga mendesak lebih banyak negara yang cinta damai untuk mengakui Negara Palestina, dan menekankan pentingnya memobilisasi masyarakat internasional untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina, sebagaimana dinyatakan dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengakui kelayakan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.”
Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah, atau upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.
Masyarakat internasional saat ini memiliki kewajiban untuk meringankan penderitaan kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Palestina, yang akan tetap teguh di tanah mereka dan tidak akan meninggalkannya.
Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa posisi teguh ini tidak dapat dinegosiasikan dan tidak dapat dikompromikan. Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini.*
