Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

POLITIK

Instruksi Ketum PDIP usai Sekjen Dijadikan Tersangka dan Ditahan

badge-check


					Foto: Megawati Soekarnoputri/tangkapan layar Perbesar

Foto: Megawati Soekarnoputri/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menginstruksi seluruh kader hingga simpatisan dari Sabang sampai Merauke untuk tetap tenang. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan.

Instruksi tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). “Komando dikendalikan langsung oleh Ibu Ketua Umum Megawati,” kata Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dikutip akun X resmi PDIP, Jumat.

Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan bahwa semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Ketua Umum. “Sehubungan dengan masalah sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan Plt Sekjen,” tegas Komaruddin Watubun.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa penahanan Hasto merupakan penahanan politik dan serangan terhadap partai. “Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memang ditarget untuk ditahan sebelum kongres partai,” tegas Ronny Talapessy.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

AS Terapkan Imperialisme Baru dan Ancam Stabilitas Global Tangkap Maduro

9 Januari 2026 - 07:36 WIB

Populer POLITIK