INAnews.co.id, Jakarta– Kementerian PU berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur guna menekan biaya produksi dan distribusi barang, sehingga dapat mengurangi biaya logistik. Hal ini disampaikan Wamen PU Diana Kusumastuti pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Hingga 2024, Kementerian PU telah menyelesaikan 53 dari 61 bendungan yang ditargetkan. Nantinya 61 bendungan ini akan menambah luasan irigasi yang airnya berasal dari bendungan seluas 396 ribu ha, air baku 52 m³/detik, serta potensi listrik 255 MW. Demikian dikutip akun X Kementerian PU.
Selain itu, telah dibangun irigasi seluas 1,24 juta ha dan rehabilitasi irigasi 4,62 juta ha. Total lahan irigasi Indonesia saat ini sekitar 7,5 Juta ha dengan luas cakupan sawah yang air irigasinya berasal dari bendungan meningkat dari semula 11% atau seluas 825 ribu ha di tahun 2014 menjadi 19% atau seluas 1,4 juta ha di tahun 2024.
Untuk meningkatkan konektivitas, Kementerian PU telah membangun 2.432 km jalan tol dan 5.999 km jalan nasional non-tol sejak 2015. Pada 2024, sesuai Inpres No. 3/2023, telah ditangani 3.139 km jalan daerah dan 2.682 m jembatan guna mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
Kementerian PU juga membangun infrastruktur pengendali banjir seperti normalisasi sungai dan pengamanan pantai guna mengurangi risiko bencana yang dapat mengganggu distribusi barang. Sejak 2015, telah dibangun 2.041 km pengendali banjir dan pengaman pantai untuk melindungi kota pesisir dari abrasi.
Program padat karya tetap dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,12 juta orang pada 2020-2024.
Terkait efisiensi anggaran 2025 sebesar 80%, yang berpotensi menghambat distribusi barang, pemeliharaan infrastruktur, dan penyerapan tenaga kerja, Wamen Diana akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.*
