INAnews.co.id, Jakarta– Pemerintah perlu unggah UU BUMN, PP, dan Kepres terkait Danantara yang baru saja dibentuk dan diresmikan. Hal itu disampaikan eks Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis periode tahun 2020-2024, Prastowo Yustinus.
“Salah satu cara membangun trust terhadap Danantara adalah dengan segera mengunggah UU BUMN, PP, dan Kepres terkait, sehingga publik bisa bersama-sama mencermati, mendiskusikan, dan memberikan umpan balik,” pendapatnya lewat akun X-nya, Senin (24/2/2025).
“Apapun, BUMN sebelumnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Dana PMN dan hasil efisiensi APBN juga uang pajak yang dibayar warga negara,” kata dia.
Menurut dia, partisipasi publik menjadi modal awal yang kuat dan penting bagi keberlangsungan Danantara.
“Jika teman2 ada yang punya PP dan Kepres terkait boleh berbagi ya. Agar tak simpang siur dan muncul banyak spekulasi. Terima kasih,” tutupnya.
