Menu

Mode Gelap
Polri Catat Rekor: Sita 590 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun Kapolri Pilih Mundur dan Jadi Petani daripada Polri di Bawah Menteri Tiga Digital Marketing Agency Terbaik Indonesia ALTARA Sepatu Trail Running Siap Menjangkau Kebutuhan Pelari Trail Dan Pegiat Luar Ruangan Pilkada Lewat DPRD Lebih Murah dan Kurangi Risiko Korupsi Istana Tanggapi Mens Rea: Nikmati sebagai Stand Up Comedy

POLITIK

Rekomendasi Senator Fahira soal Kebijakan Elpiji

badge-check


					Foto: Fahira Idris (Anggota DPD RI), dok. kompas Perbesar

Foto: Fahira Idris (Anggota DPD RI), dok. kompas

INAnews.co.id, Jakarta– Rekomendasi senator Fahira Idris soal kebijakan elpiji 3 kg disampaikan lewat akun X-nya, Kamis (6/2/2025). Ada rekomendasi supaya kebijakan penataan distribusi penjualan gas elpiji 3 kg tidak menyulitkan masyarakat menurut Fahira.

Pertama prakondisi. Memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Salah satu yang utama adalah memastikan sebagian besar warung atau pengecer gas elpiji 3 kg di seluruh Indonesia sudah menjadi sub pangkalan dengan proses administrasi dan persyaratan yang paling mudah dan ringan,” katanya.

Kedua, timing atau penentuan waktu yang tepat. Menurut dia, alangkah baiknya kebijakan ini diimplementasikan setelah masa transisi selesai, di mana pengecer gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah Indonesia sudah menjadi sub pangkalan yang persentasenya sudah mendekati 100 persen atau hampir semuanya.

“Idealnya kebijakan ini diterapkan setelah Idulfitri agar masyarakat bisa lebih tenang,” pungkasnya.

Di samping itu ia mengapresiasi keputusan mengaktifkan atau membolehkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg sebagai kebijakan yang sangat tepat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Polri Catat Rekor: Sita 590 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun

27 Januari 2026 - 10:17 WIB

Kapolri Pilih Mundur dan Jadi Petani daripada Polri di Bawah Menteri

27 Januari 2026 - 09:15 WIB

Pilkada Lewat DPRD Lebih Murah dan Kurangi Risiko Korupsi

26 Januari 2026 - 18:43 WIB

Populer POLITIK