INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Washington, DC, Kamis (24/4/2025) sore waktu setempat, sebagai tindak lanjut kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025. Pertemuan ini menandai progres cepat diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespons kebijakan perdagangan AS.
Dalam pertemuan tersebut, Secretary Bessent menyampaikan apresiasi atas surat resmi Menko Airlangga yang dinilainya sebagai “awal yang sangat baik” dalam menjaga hubungan bilateral.
“Saya berterima kasih atas komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi dengan AS,” ujar Bessent dilansir laman Kemenko Perekonomian.
Indonesia termasuk kelompok negara pertama yang melakukan pembahasan intensif dengan Pemerintah AS terkait kebijakan tarif ini. Sebelumnya, Menko Airlangga telah bertemu dengan Perwakilan Dagang AS (USTR) dan Menteri Perdagangan AS untuk menyampaikan posisi resmi Indonesia.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan pembelian komoditas AS, termasuk minyak dan gas bumi, produk pertanian, dan critical minerals(bahan mineral strategis).
“Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia juga akan melakukan deregulasi di sektor perizinan impor, kuota, dan tingkat kandungan dalam negeri (local content),” jelas Airlangga.
Proses negosiasi teknis akan segera dimulai setelah penandatanganan perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) dengan USTR pada 23 April 2025. “Kami targetkan pembahasan detail bisa selesai dalam 60 hari,”tegas Airlangga.
Pemerintah AS juga menyatakan minat untuk: Kolaborasi di G20 (AS akan memegang Presidensi 2026) dan dukungan bagi aksesi OECD Indonesia, sebagai momentum reformasi deregulasi.
Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua DEN Marie Elka Pangestu, dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Bimantara.
Delegasi juga melibatkan asosiasi bisnis dan sektor swasta sebagai bagian dari strategi gotong royong ekonomi.*
