INAnews.co.id, Jakarta– Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan militer antara India dan Pakistan, menyusul operasi militer India yang disebut “Operasi Sindoor”. Konflik ini dikhawatirkan mengancam stabilitas regional, mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir.
Eskalasi konflik dipicu oleh serangan teror di Pahalgam, Jammu Kashmir, pada 22 April 2025, yang menewaskan 26 wisatawan. Kelompok The Resistance Front, yang berbasis di Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. India kemudian melancarkan serangan balasan ke wilayah yang dianggap sebagai sarang teroris, yang direspons Pakistan dengan tembak-menembak pesawat tempur.
Laporan korban jiwa dan jatuhnya pesawat tempur di kedua belah pihak semakin memperburuk situasi. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam konferensi pers pada Kamis (8/5/2025), menegaskan dukungan penuh atas seruan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk de-eskalasi dan dialog diplomatik.
Ia juga menyampaikan tuntutan mendesak: Perlindungan warga sipil dan infrastruktur vital, Gencatan senjata segera, Penyelesaian sengketa Kashmir berdasarkan Piagam PBB, Kesiapan DPR RI berpartisipasi dalam diplomasi parlemen melalui forum AIPA dan SAARC.
“Kami mengajak komunitas internasional berkumpul mempromosikan solusi damai,” tegas Mardani.
BKSAP DPR RI menilai konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas Asia Selatan, memicu krisis pengungsi, dan mengancam proyek infrastruktur regional seperti China-Pakistan Economic Corridor.
Oleh karena itu, BKSAP DPR RI mendesak kedua negara untuk segera menghentikan aksi militer dan kembali ke meja perundingan demi tercapainya perdamaian dan keamanan kawasan yang lebih baik.*
