Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

INDAG

Dubes Kerajaan Inggris Bertemu Temu Menko Perekonomian Bahas Tantangan Global

badge-check


					Foto: dok. Kemenko Perekonomian Perbesar

Foto: dok. Kemenko Perekonomian

INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste Dominic Jermey pada Jumat (16/5). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris sekaligus menindaklanjuti Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Inggris pada bulan November 2024 lalu.

Pada pertemuan tersebut, kedua pihak telah membahas berbagai isu strategis, termasuk strategi menghadapi tantangan global terkait tarif dan meningkatnya tren proteksionisme yang berpotensi menghambat arus perdagangan serta mengganggu stabilitas rantai pasok global. Menko Airlangga dan Dubes Jermey menegaskan komitmen bersama untuk terus mempererat hubungan ekonomi bilateral dan memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan.

Keduanya sepakat untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Inggris Keir Starmer dalam peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Inggris pada November 2024, di mana kedua kepala pemerintahan sepakat untuk membentuk Indonesia–UK Economic Growth Partnership (EGP) sebagai kerangka kerja sama ekonomi baru yang akan mendorong pertumbuhan dan kolaborasi di berbagai sektor.

Selain itu, dibahas pula dukungan Inggris terhadap proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah Indonesia menyampaikan harapan agar Inggris, sebagai salah satu negara anggota OECD, dapat terus memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat posisinya di forum internasional tersebut.

“Indonesia direncanakan akan menyampaikan dokumen Initial Memorandum (IM) secara resmi pada awal Juni 2025, bertepatan dengan OECD Ministerial Council Meeting,” ungkap Menko Airlangga dilansir laman Kemenko Perekonomian.

“Pemerintah Inggris menyampaikan apresiasi atas respons positif Indonesia terhadap proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Hal tersebut dipandang sebagai komitmen kuat dan progresif dari Indonesia terhadap integrasi ekonomi kawasan,” terang Dubes Jermey.

”Kami ingin menginformasikan bahwa Pemerintah Inggris akan meluncurkan UK Industrial Strategy pada bulan Juni mendatang,” Jelas Dubes Jermey. Strategi industri baru ini menjadi salah satu prioritas dari Perdana Menteri Keir Starmer serta mencakup berbagai isu penting seperti energi, penurunan harga energi, serta penguatan sektor industri nasional.

Kedua pihak kemudian membahas juga penguatan kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pengembangan kampus King’s College London (KCL) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Jawa Timur. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, seiring dengan upaya untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor.

”Indonesia mengundang Inggris untuk berpartisipasi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor kesehatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama investasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. Saat ini, Indonesia memiliki 2 (dua) KEK kesehatan yang berlokasi di Sanur dan Batam,” pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, serta Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL