INAnews.co.id, Jakarta– Islam melarang pemandulan permanen atau vasektomi. Hal itu disampaikan Ketua MUI Pusat, KH Cholil Nafis saat menanggapi rencana vasektomi sebagai syarat penerima bansos oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Islam melarang pemandulan permanen. Yg dibolehkan mengatur jarak kelahiran. Pertumbuhan penduduk kita stabil dan malah cenderung minus,” kata Cholil, Kamis.
“Tapi yg mau divasektomi itu mayoritas muslim, makanya itu saya sarankan kpd yg muslim klo syarat ambil bansos adlah vasektomi maka tak usah daftar bansos. Insya Allah saudara2 ada jalan lain rezekinya,” tambahnya, ketika menjawab pertanyaan salah satu netizen kepadanya tentang vasektomi.
Menurut Cholil, untuk menghentikan kemiskinan maka mesti membuka lapangan kerja—bukan malah menyetop orang miskin lahir. “Inilah pentingnya dana sosial,” tekannya.
Dikutip Tempo, Dedi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Bahkan, ia mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.
Dedi mengaku sering dimintai tolong orang untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. “Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima,” kata dia usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025.
Sementara, dari sisi tanggung jawab, menurut Dedi, ketika seseorang menikah maka harus bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran dan pendidikan anak-anaknya. “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” ujarnya.
Untuk itu, menurut Dedi, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, maka ia ingin vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial. “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” ujarnya.
Dengan alasan itu, Dedi ingin agar para penerima bantuan sosial untuk biaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan non tunai, perumahan, beasiswa untuk anak dan lainnya, ada syarat KB pria. “Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh,” ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengaku program KB pria sudah berjalan. Bahkan, selama ini setiap orang yang meminta bantuan kepada dirinya diminta untuk vasektomi. “Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur,” ucap Dedi.
Vasektomi sendiri adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Meski demikian, para laki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma.
