INAnews.co.id, Jakarta– Partai Gerindra menyatakan diri sebagai penjamin bagi SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditangkap dan ditahan oleh polisi terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh politisi Gerindra, Habiburokhman.
“Ya, benar, kami adalah penjamin terhadap adik SSS mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena perbuatan tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Prabowo,” ujar Habiburokhman, Ahad.
Habiburokhman mengakui bahwa gambar yang dibuat oleh mahasiswi tersebut sangat tidak tepat dan memahami alasan polisi melakukan penangkapan. Ia juga mengungkapkan kesedihannya melihat gambar tersebut.
“Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut,” katanya.
Namun, Habiburokhman menilai bahwa mahasiswi tersebut masih muda dan memiliki potensi untuk dibina. Ia berharap agar polisi dapat memberikan kesempatan kepada SSS untuk memahami kesalahannya melalui komunikasi yang baik.
“Namun demikian di sisi lain, kami melihat anak tersebut, adik mahasiswi masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina, diajak komunikasi yang baik, dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat tidak baik. Tidak pas,” jelasnya.
Habiburokhman juga meyakini bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah sosok yang bijaksana dan memahami kesulitan yang dihadapi oleh Polri dalam menangani kasus ini.
“Kami yakin juga Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah orang yang sangat bijaksana. Dan kami memahami sesuatu yang sulit dilakukan Polri,” tambahnya.
Partai Gerindra berharap agar penahanan SSS dapat segera ditangguhkan, mengingat usianya yang masih muda dan potensi untuk dibina.
“Kami insyaallah yakin adik mahasiswi tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya,” pungkas Habiburokhman.
Pernyataan Habiburokhman ini menunjukkan sikap Gerindra yang berupaya untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada mahasiswi tersebut, sambil tetap menghormati proses hukum yang berlaku.
