INAnews.co.id, Jakarta– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. Melalui akun X-nya, Sabtu (31/5/2025), Fahira menyebut putusan ini sebagai tonggak penting menuju pendidikan yang lebih adil dan konstitusional.
Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan ini harus didukung langkah strategis. Berikut 5 rekomendasi Fahira Idris untuk memastikan sekolah gratis berjalan efektif:
1. Pemetaan Sekolah Swasta
Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data dan klasifikasi sekolah swasta, mulai dari yang berbasis sosial-keagamaan, komunitas, hingga bisnis. “Bantuan negara harus difokuskan pada sekolah yang melayani masyarakat menengah ke bawah,” tulis Fahira.
2. Subsidi Tepat Sasaran
Skema bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana pendidikan lainnya harus berbasis afirmasi. “Prioritaskan sekolah swasta di daerah minim sekolah negeri dan yang menampung siswa dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.
3. Transparansi Dana Pendidikan
Setiap alokasi dana pendidikan wajib dikelola secara akuntabel dengan pengawasan publik dan audit berkala untuk mencegah penyimpangan. “Tidak boleh ada celah korupsi dalam penggunaan dana pendidikan,” tegas Fahira.
4. Reformasi Anggaran Pendidikan
Fahira mendorong agar alokasi 20% APBN/APBD untuk pendidikan tidak sekadar fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga hasil dan dampak. “Dana harus dioptimalkan untuk pendidikan dasar dan peningkatan kualitas guru,” jelasnya.
5. Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta
Guru swasta masih banyak yang bergaji rendah dan minim perlindungan. Fahira merekomendasikan insentif, pelatihan, dan peluang menjadi ASN/PPPK bagi guru swasta. “Mereka pahlawan pendidikan, negara harus hadir untuk kesejahteraan mereka,” tandasnya.
Dukungan untuk Pendidikan Berkualitas
Fahira menegaskan bahwa putusan MK harus diikuti dengan kebijakan pendukung agar tidak sekadar simbolis. “Pendidikan gratis harus berkualitas dan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama yang kurang mampu,” tulisnya.
Ia berharap pemerintah segera merancang peta jalan implementasi dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk sekolah swasta, guru, dan organisasi pendidikan.
