INAnews.co.id, Jakarta– Kementerian Tenaga Kerja dinilai sengaja membatasi akses publik terhadap data kemiskinan, pengangguran, dan PHK dengan alasan menghindari kegemparan. Langkah ini justru menimbulkan kecurigaan bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia sedang dalam keadaan buruk.
Pengamat independen memperkirakan angka kemiskinan jauh lebih tinggi dari data resmi pemerintah.
Analis dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira menyebut margin of error mencapai 70%, artinya kondisi riil lebih buruk dari yang dilaporkan.
“Untung banyak analis yang mampu buat prediksi karena datanya terbatas. Jika datanya bagus, mengapa harus disembunyikan?” tanya Rocky Gerung lewat akun YouTube-nya, Selasa.
Estimasi independen menyebut angka kemiskinan mungkin sudah mencapai 200 juta orang atau sekitar 60-70% populasi, jauh di atas angka resmi pemerintah.
