INAnews.co.id, Jakarta– Pasca-lengsernya dari kursi kepresidenan, Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut menghadapi badai kritik dan olok-olok publik yang semakin tak terbendung. Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung, yang jauh hari memprediksi kondisi ini, kini semakin relevan dengan maraknya sentimen negatif yang tak hanya bergulir di media sosial, namun juga merambah ruang-ruang publik, bahkan hingga mural di truk-truk.
Menurut Gerung, upaya Jokowi untuk meredam gelombang opini publik ini terbukti berat, ibarat “menghadang badai.” Ia menyoroti langkah Jokowi yang justru memperkarakan pihak-pihak yang mempertanyakan status ijazahnya dua tahun lalu, di saat bersamaan menyebarkan tuduhan kontroversial tentang adanya “desain politik” di balik polemik tersebut.
“Bukankah ini juga desain Jokowi sendiri supaya isu ini diperpanjang?” tanya Gerung, merujuk pada dampak isu ijazah palsu yang telah menjatuhkan sejumlah “korban”, lewat akun YouTube-nya, Kamis. Ia menduga bahwa pengkondisian publik yang dilakukan Jokowi justru bermaksud memanfaatkan pemberitaan untuk keuntungan politik, meski mengundang kecurigaan publik terkait keaslian ijazahnya.
Tekanan terhadap keluarga Jokowi semakin nyata. Bobby Nasution, menantu Jokowi, disebut mulai dipanggil KPK, sementara Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, masih dalam status menunggu proses politik terkait tuntutan pemakzulan. Situasi ini dinilai Gerung menempatkan keluarga Jokowi dalam kondisi “sedikit berbahaya.”
Namun, di tengah tekanan tersebut, sinyal yang dikirimkan ke publik adalah narasi “konspirasi politik.” Gerung mengkritik narasi ini, menyebutnya membuat kondisi politik menjadi sangat pragmatis. Ia mempertanyakan apakah individu-individu seperti Roi Suryo CS, Rismon Sianipar, atau tim pembela yang dipimpin Egi Sujana benar-benar memiliki desain politik untuk mendongkel pemerintahan saat ini.
“Padahal kita hitung sebetulnya ini kan individu-individu yang memang punya kelompok dan punya kepentingan, jadi pressure group saja, bukan sesuatu yang punya desain politik untuk mendongkel kekuasaan atau pemerintahan Pak Prabowo,” tegas Gerung, menyimpulkan bahwa Jokowi mengirim sinyal palsu tentang adanya desain politik. Menurutnya, desain politik yang sesungguhnya adalah tuntutan pertanggungjawaban seorang politisi ulung yang selama 10 tahun menyembunyikan fakta ijazahnya.
Fenomena kritik terhadap Jokowi tidak hanya terbatas pada lingkaran elite atau media sosial. Hersubeno Arief menyoroti bahwa olok-olok terhadap Jokowi kini bahkan diwujudkan dalam mural-mural di tembok dan di belakang truk. Salah satu contoh yang disebutkannya adalah tulisan di belakang truk: “Dari Solo ke Pramuka, plunga-plungo dan suka berdusta.”
“Ini menunjukkan bahwa sampai masyarakat kelas bawah, supir truk, itu sangat well informed dan punya kesadaran politik yang sangat tinggi. Bahwa daya rusak keluarga Solo ini memang luar biasa,” ujar Hersubeno.
Fenomena ini, menurut Gerung, menjelaskan mengapa Jokowi kini “menderita sakit, terutama tekanan kulit, ini pasti psikosomatis.” Ia menganggapnya sebagai gejala di bawah tekanan publik yang masif. Sinisme terhadap Jokowi dan drama ijazah yang bergulir berbulan-bulan telah menjelma menjadi “kegiatan kultural yang sifatnya counter culture,” menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi semakin memburuk bahkan setelah ia lengser.
Alih-alih mendapatkan penghargaan sebagai mantan pemimpin, kenegarawanan Jokowi justru dinilai semakin menghilang. Olok-olok di media sosial dan satire di ruang publik menjadi indikasi hilangnya rasa hormat tersebut. Efeknya, tekanan psikologis pada Jokowi semakin berat, diperparah dengan tuntutan publik terhadap Gibran dan Bobby.
Gerung menekankan bahwa permasalahan personal yang kini menyelimuti keluarga Jokowi adalah konsekuensi dari “sesuatu yang publik yang tidak diselesaikan.” Ia mengulangi bahwa isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran harus diproses, menolak upaya Jokowi untuk membelokkan isu-isu ini sebagai konspirasi untuk merusak nama baiknya.
“Kalau saya lihat dalam khusus dalam kasusnya Jokowi ini, saya kira yang berperan besar justru bukan konspirasi besarnya, itu justru para elit politik untuk melindungi dia. Yang terjadi ini justru perlawanan publik yang menjadi punya agenda besar,” jelas Gerung, menegaskan bahwa ini adalah agenda masyarakat sipil.
Rocky Gerung menuntut Jokowi untuk membuktikan dalilnya tentang konspirasi politik besar. Sebagai mantan orang nomor satu selama 10 tahun yang memiliki akses ke banyak rahasia negara, Jokowi diharapkan membuka informasi terkait klaim konspirasi tersebut.
“Dia mesti buktikan,” tegas Gerung. “Supaya kita tahu bahwa ternyata Presiden Jokowi juga punya informasi tentang hal-hal yang makin lama makin strategis, makin taktis, yaitu konspirasi besar itu. Dan kita ingin supaya itu juga dibuka supaya fair bahwa mereka yang menuntut ijazah Jokowi diminta ucapannya, statement-nya itu dibuktikan. Nah, sekarang sebaliknya Pak Jokowi mengucapkan satu statement yang betul-betul kelihatannya agak berbahaya karena menyebut ada konspirasi. Nah, dia mesti buktikan tuh.”
Kompleksitas kasus ini diperkirakan akan memaksa Presiden Prabowo untuk menunggu momentum penyelesaiannya. Publik Indonesia, menurut Gerung, kini “makin ketagihan” akan “sandiwara ini,” namun menekankan pentingnya kepastian akan keadilan dan kejujuran sebagai dasar pembangunan negara.
Meski ada upaya dari kelompok pro-Jokowi untuk bertahan atau menyerang balik, Gerung menilai serangan tersebut “asal-asalan.” Sebaliknya, kelompok yang berupaya membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi disebut semakin solid argumennya dan memiliki banyak bukti.
“Sementara di dalam cara berargumentasi timnya Pak Jokowi itu bukan progres tapi regresi itu, mundur,” kata Gerung. “Karena enggak mampu melihat bahwa kombinasi antara alat-alat bukti ini dan opini publik itu justru membuat isu ini makin menyala.”
Ia berharap akan ada profesionalitas dari kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan dalam proses pembuktian ini. Namun, lebih dari sekadar pembuktian hukum, Gerung menekankan pelajaran penting dalam politik: kejujuran.
“Seseorang yang dipilih itu betul-betul harus datang karena kapasitasnya, bukan karena rekayasa dari lembaga survei, bukan karena disodorkan untuk diasuh oleh oligarki,” pungkas Gerung. Ia menambahkan bahwa setelah tidak berkuasa, seorang pemimpin justru harus menunjukkan kejujuran yang berlebih, sebuah prinsip noblesse oblige – bahwa bangsawan harus diikuti oleh kewajiban.
“Dan Pak Jokowi kehilangan momentum itu,” tutup Rocky Gerung.
