INAnews.co.id, Jakarta– Polemik terkait tunjangan besar bagi anggota DPR kembali membakar kritik publik. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, isu ini mencerminkan ketimpangan nyata antara fasilitas yang diterima anggota dewan dengan kinerja mereka yang masih jauh dari harapan masyarakat.
Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan informasi tunjangan untuk menyewa rumah bagi tiap anggota DPR. Di tengah gejolak ekonomi dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda masyarakat, kebijakan ini dinilai sangat tidak sensitif dan memperlebar jurang kesenjangan antara rakyat dan wakil rakyat.
Respons DPR pun beragam. Sebagian anggota membela jumlah tunjangan tersebut dengan alasan beban kerja yang sangat berat, mulai dari fungsi legislasi hingga pengawasan. Bahkan, ada yang mengatakan nilai tunjangan itu masih terlalu kecil mengingat biaya sewa rumah sekitar Senayan yang mahal dan akses transportasi yang padat.
Namun, kritik terhadap DPR tidak hanya soal tunjangan. Menurut Adi Prayitno, fungsi DPR sebagai lembaga legislatif dan pengawas masih sangat minim bukti. Dalam hampir 10 bulan masa kerja periode ini, belum ada undang-undang besar yang disahkan secara signifikan. Fungsi check and balances pun nyaris tak tampak, terutama dalam menjaga kepentingan publik di tengah berbagai gejolak sosial dan politik terkini.
Kekecewaan publik semakin meluas dengan minimnya advokasi anggota DPR terhadap isu-isu kontroversial, seperti kasus bendera One Piece yang sempat mengundang polemik. Anggota DPR tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas untuk melindungi kebebasan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum.
Indeks kepercayaan terhadap DPR dan partai politik tercatat paling rendah menurut berbagai survei, karena persepsi publik bahwa anggota dewan hanya aktif saat kampanye lima tahunan dan kurang hadir dalam perjuangan aspirasi sehari-hari masyarakat.
Situasi ini memunculkan ajakan pembubaran DPR di media sosial, yang dianggap sebagai manifestasi kekecewaan masyarakat terhadap institusi legislatif yang dinilai gagal menjalankan fungsinya. Namun, kritik ini bukan tanpa dasar, mengingat preseden desakan serupa sudah pernah terjadi di masa lalu.
Adi Prayitno menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang masif dari anggota DPR melalui media sosial agar kinerja mereka lebih terlihat. Dengan cara ini, rakyat dapat menilai secara objektif, sehingga tudingan bahwa DPR hanya mencari keuntungan tanpa bekerja bisa ditepis.
“Anggota DPR harus membuka diri, memamerkan kerja nyata mereka di semua platform media sosial. Ini akan jadi bukti konkret bagi publik bahwa mereka tidak hanya menerima fasilitas besar tapi juga berkontribusi untuk bangsa,” ujarnya lewat channel YouTube-nya, Ahad.
Dalam lanskap politik yang dinamis, kritik dan desakan publik hendaknya dijadikan momentum bagi DPR untuk berbenah. Mengabaikan masukan itu justru akan menambah jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
