INAnews.co.id, Jakarta– Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato politiknya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD, menegaskan pentingnya ruang demokrasi yang terbuka bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan protes secara bebas. Puan menyoroti perubahan cara masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengekspresikan ketidakpuasan mereka yang kini lebih banyak dilakukan melalui dunia maya dan media sosial.
Pengamat politik Adi Prayitno menjelaskan, Puan menyinggung beberapa istilah populer yang sering muncul di kalangan kelompok kritis sebagai representasi kegelisahan rakyat, seperti “kabur aja dulu,” “Indonesia gelap,” “bendera One Piece,” dan “negara Konoha.” “Istilah-istilah ini mencerminkan berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan hingga ketidakadilan sosial dan kemiskinan yang belum tuntas,” kata Adi di channel YouTube-nya, Ahad (17/8/2025).
Dalam pidatonya, Puan seolah mengajak para elit politik dan pemerintah untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga merespons kritik tersebut dengan solusi konkret. Mengingat semua pihak yang hadir—dari Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, hingga menteri—memiliki kuasa dan tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan strategis bangsa.
Adi Prayitno menegaskan bahwa pidato Puan Maharani merupakan sebuah panggilan agar semua unsur eksekutif dan legislatif bergandengan tangan menyelesaikan pekerjaan rumah besar negara. Mulai dari pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, hingga menjaga keadilan hukum dan memerangi korupsi.
Menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, pidato ini menjadi momentum agar bangsa lebih dewasa dan matang, tidak hanya merayakan kemerdekaan secara simbolis, tetapi juga membuktikan komitmen menyelesaikan masalah kerakyatan yang selama ini belum tuntas.
Pengamat ini menutup analisisnya dengan harapan agar pesan dari pidato Puan Maharani bukan sekadar retorika politik, melainkan jadi langkah nyata agar Indonesia bisa maju dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
