Menu

Mode Gelap
Konsolidasi Nasional, Innova Reborn Lovers Indonesia Siap Gelar Jambore Nasional 551 Triliun Subsidi Energi, Separuhnya Salah Sasaran Delapan dari Sepuluh Tabung Gas Kita Ternyata Impor Walau Di Sangsi Penalti di SS1, Maston dan Subhana Mahaputra Justru Cetak Fastest Time dan Raih Podium 2 Kejurnas Sprint Rally 2026 Semarang Kejurnas SprintRally Semarang 2026, Walau Alami Tekanan Berat Subhana Mahaputra Tetap Raih Podium 2 Lebih Seru Dan Asik Nonton Bareng Pertandingan Piala Dunia Sepakbola 2026 Di Canting Restaurant Hotel Vasaka Jakarta

POLITIK

KASBI Menyoal Pemotongan Tunjangan DPR: Gimik

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta– Bahwa pemotongan tunjangan tersebut menurut saya masih sekedar gimick untuk penghiburan belaka. Namun begitu keputusan DPR tersebut juga menunjukan sebuah kemajuan dari sikap arogansi mereka selama ini.

“Respon DPR yang melunak tersebut adalah buah dari perjuangan dan keberanian rakyat untuk bersuara, protes terbuka, bahkan demonstrasi keras dijalanan,” kata Ketum KASBI, Sunarno kemarin, Sabtu.

Selanjutnya dalam waktu dekat KASBI masih menunggu respon DPR dan Pemerintah untuk mewujudkan tuntutan besar rakyat Indonesia untuk. Adapun tuntutannya adalah:

1. Menurunkan pajak-pajak rakyat hingga setidaknya 50% /item pajak, harga BBM, Tarif Dasar Listrik, Tarif Tol, Telepon, internet, sembako dll.

2. Juga mendesak pemberlakuan Undang-undang yang berpihak kepada rakyat : buruh, tani, miskin kota, masyarakat adat, nelayan, perempuan dengan melibatkan para stakeholder.

3. Mengadili dan mengusut tuntas tindakan represifitas aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa para demonstran, korban luka-luka, bahkan juga penangkapan dan kriminalisasi para aktivis gerakan rakyat.

4. DPR dan Pemerintah harus melakukan reformasi total pada sistem pemerintahanya, baik sistem politik, HAM dan penegakan hukum yang mengarah pada keadilan semesta.

5. Mencegah praktik Korupsi Kolusi Nepotisme di semua lembaga pemerintahan, dan mengesahkan RUU Perampasan Aset yang dikuasai para koruptor.

6. Redistribusi kekayaan/pendapatan negara secara merata bagi seluruh rakyat.

7. Dan sebagai evaluasi maka Pemerintah dan DPR juga harus tanggap, responsif, dan mau mendengar aspirasi, keluh kesah rakyat kecil, bahkan mampu memberikan solusi atas problem-problem yang dihadapi rakyat.

“Saat ini kami dari KASBI dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) masih terus melakukan konsolidasi gerakan rakyat untuk persiapan aksi demonstrasi terbuka dan terpimpin untuk mendesak reformasi total sistem pemerintahan Indonesia,” sampai Sunarno.

“Situasi revolusioner potensial ada di negara mana pun, di mana pemerintah secara konsisten gagal dalam kewajibannya untuk memastikan setidaknya standar hidup yang layak bagi sebagian besar warganya”. Demikian quotes Mao Zedong dikutip Sunarno yang menurutnya sangat relevan dan kontekstual pada situasi yang terjadi di Indonesia.

“Sebuah peringatan keras bagi para penguasa yang hidup bergelimang harta, hedonis dan tidak mau peduli bahkan tidak pernah bisa memberikan solusi atas problem-problem mendasar dan meningkatnya kemiskinan yang dihadapi mayoritas rakyat Indonesia,” pungkasnya.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Delapan dari Sepuluh Tabung Gas Kita Ternyata Impor

12 Juni 2026 - 21:39 WIB

Prabowo Minta Pengusaha Muda Jadi Patriot Ekonomi, Jangan Bawa Kabur Kekayaan

11 Juni 2026 - 16:54 WIB

Prabowo: 1.000 Kawan Terlalu Sedikit, Satu Lawan Terlalu Banyak

11 Juni 2026 - 14:49 WIB

Populer POLITIK