INAnews.co.id, Jakarta– Kasus keracunan massal yang menimpa 842 siswa di Bandung Barat akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memantik kritik tajam. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut kejadian ini sebagai “puncak gunung es” yang menunjukkan kegagalan sistemik dalam implementasi program unggulan pemerintah.
Menurut Prayitno, kasus Bandung Barat bukanlah yang pertama. Sebelumnya, keracunan serupa telah terjadi di berbagai wilayah seperti Garut, Banggai Kepulauan, Lebong Bengkulu, dan Ketapang Kalimantan Barat.
“Lagi-lagi telah terjadi keracunan makanan program makan bergizi gratis. Kali ini di Bandung Barat dengan 842 siswa yang keracunan. Ini angka yang cukup fantastis,” ujar Prayitno dalam analisisnya lewat kanal YouTube-nya yang diunggah Kamis.
Yang lebih mengejutkan, berdasarkan data dari Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari, total siswa yang keracunan akibat program MBG sudah mencapai sekitar 5.000 siswa.
Prayitno menekankan bahwa dampak dari kejadian berulang ini tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Orang tua siswa kini hidup dalam kekhawatiran setiap kali anaknya mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Mereka jadi was-was, rada-rada takut dengan program menu yang nantinya akan didapatkan anaknya. Ini dampak psikologis yang serius,” jelasnya.
Pengamat politik ini menuntut dilakukannya evaluasi menyeluruh melibatkan semua stakeholder, termasuk DPR, Badan Gizi Nasional (BGN), dan penyedia dapur makanan.
“Semua pihak harus duduk bersama. Panggil kementeriannya, panggil BGN-nya, panggil DPR-nya, kumpul bersama. Lakukan investigasi, lakukan penyelidikan. Kenapa ini selalu terulang?” tegasnya.
Salah satu penyebab keracunan yang diidentifikasi adalah masalah waktu penyajian makanan. Menurut BGN, makanan sering dimasak pada tengah malam tetapi baru disajikan pada siang hari, memberikan waktu bagi bakteri untuk berkembang.
“Masa iya persoalan teknis semacam ini tidak bisa diatasi? Kalau jumlahnya sudah ratusan, sudah mencapai 5.000 seperti yang disampaikan KSP, ini menjadi peristiwa yang sangat layak untuk dievaluasi,” kritik Prayitno.
Meski berbagai pihak mengusulkan moratorium atau penghentian program MBG, Prayitno secara pribadi tidak setuju dengan penghentian program tersebut.
“Secara prinsip saya tidak setuju program makan bergizi gratis dihentikan. Tetap lanjut, tapi yang paling penting harus segera ditemukan apa masalahnya dan carikan solusinya,” ungkapnya.
Prayitno menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya adalah program mulia untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Namun, implementasi yang buruk telah menodai tujuan mulia tersebut.
“Jangan sampai program mulia ini yang menggunakan anggaran ratusan triliun justru ternodai oleh praktik-praktik implementasi yang menimbulkan keracunan semacam ini,” pungkasnya.
Program MBG yang dicanangkan sebagai salah satu program prioritas pemerintah kini menghadapi ujian serius. Tanpa evaluasi dan perbaikan sistemik, program yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM Indonesia ini justru dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi siswa dan orang tua di seluruh nusantara.
