INAnews.co.id, Jakarta– Menteri Haji dan Umrah yang baru dilantik, Irfan Yusuf, langsung berkomitmen menurunkan biaya haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pelantikan mendadak ini diumumkannya sendiri setelah dipanggil ke Istana dengan pemberitahuan singkat.
“Tadi saya di kantor, ditelepon Letnan Kolonel Teddy untuk datang ke istana dengan seragam jas lengkap. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan. Ternyata saya dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah,” ungkap Irfan dalam keterangan pers, Senin.
Dalam pertemuan pascapelantikan, Presiden memberikan arahan tegas kepada Irfan dan Wakil Menteri Haji, Dahnil. “Presiden menyampaikan: apa pun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita,” kata Irfan menirukan ucapan Presiden.
Mantan pejabat yang mengaku telah memahami seluk-beluk penyelenggaraan haji selama 10 bulan terakhir ini menyebut tugasnya sebagai “amanah dan tanggung jawab yang berat” karena sudah mengetahui medan haji baik di Indonesia maupun Saudi Arabia.
Ketika ditanya soal program kerja spesifik, Irfan langsung menyinggung isu sensitif biaya haji yang kerap menjadi keluhan masyarakat. “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berupaya bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” tegas Irfan.
Komitmen ini menjadi sorotan mengingat biaya haji Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, mencapai puluhan juta rupiah per jamaah.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Irfan mengungkapkan rencana ambisius pembangunan tower khusus jamaah Indonesia di Makkah. “Besok kami akan ke Jeddah-Makkah untuk memastikan lokasi yang akan kita ambil. Bulan kemarin sudah melihat beberapa calon lokasi,” jelasnya.
Target pembangunan cukup optimistis dengan satu-dua tower diharapkan bisa digunakan pada 2028 mendatang.
Irfan menegaskan bahwa Kementerian Haji yang baru memiliki wewenang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. “Wewenang ini terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan Kementerian Haji di Saudi, sehingga kita bisa berbicara dengan lebih baik,” ungkapnya.
Namun untuk urusan umrah, Irfan membuat batasan tegas. “Haji ya haji, umrah ya umrah. Umrah itu wewenangnya dari masing-masing travel atau biro umrah,” tegasnya.
Terkait pendanaan, Irfan mengakui tidak ada anggaran baru yang dialokasikan. “Anggaran kita dari badan pengelola lama ditambah peralihan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dialihkan ke Kementerian Haji,” jelasnya.
Meski begitu, Irfan optimis bisa menjalankan program-programnya dengan anggaran yang ada sambil meminta dukungan media untuk mengawasi kinerjanya.
“Kalau ada sesuatu yang kurang beres, tolong kami diingatkan,” pinta Menteri yang baru sehari menjabat ini.
