Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

NASIONAL

700 Warteg dan Angkringan Sudah Kantongi Sertifikat Halal Gratis dari BPJPH

badge-check


					Foto: Haikal Hassan Perbesar

Foto: Haikal Hassan

INAnews.co.id, Jakarta– Demi melindungi usaha lokal, BPJPH menggratiskan dan mempermudah proses sertifikasi halal untuk UMKM seperti warung tegal, ayam goreng, angkringan, hingga warteg.

“Itu semua wajib halal, dan proses sertifikasinya dipermudah dan digratiskan,” jelas Kepala BPJPH Haikal Hassan, Senin (6/10/2025).

Sejak program diumumkan, sudah 700-an warung mendapat sertifikat halal dan ratusan lainnya tengah dalam proses pendaftaran.

Haikal menekankan urgensi percepatan sertifikasi ini agar UMKM lokal tidak kalah saing dengan brand besar. “Kalau kita lambat-lambat, kalah sama Tokopedia. Logo halalnya lebih besar dari kita. Kemasannya lebih bagus dari kita,” ujarnya.

Ia juga khawatir jika warung-warung lokal tidak segera tersertifikasi, generasi muda akan lebih memilih tempat makan yang sudah berlabel halal. “Kalau anak kita semua makannya warung-warung yang ada logo halalnya, terus yang makan warung Padang siapa? Yang makan warung Jawa siapa?” tanyanya.

BPJPH juga tengah menjalankan program satu desa satu produk halal di 168 ribu desa untuk membentuk pasar halal berbasis UMKM Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi

9 Januari 2026 - 22:52 WIB

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Populer POLITIK