Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

PENDIDIKAN

Ganti Menteri Ganti Kebijakan, Kritik Keras untuk Kementerian Pendidikan

badge-check


					Foto: dok. ist Perbesar

Foto: dok. ist

INAnews.co.id, Jakarta– Kritik pedas dilontarkan Prof. Hikmahanto Juwana terhadap pola kepemimpinan di Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Dalam wawancara dengan Helmi Yahya, akademisi ini menyebut fenomena “ganti menteri ganti kebijakan” sebagai penghambat kemajuan pendidikan Indonesia.

“Ini saya lihat nih di Kementerian di lingkungan saya ya, pendidikan perguruan tinggi itu modelnya kayak begitu. Ganti menteri ganti kebijakan,” ungkapnya dengan nada kecewa dalam wawancara di kanal YouTube ‘Helmi Yahya Bicara’ (27/10/2025).

Prof. Hikmahanto membandingkan pola kepemimpinan di kementerian dengan sistem di TNI dan Polri yang dinilai lebih baik. Di institusi militer, pemimpin yang hanya menjabat 2 tahun harus bergantung pada penggantinya untuk melembagakan dan menormakan apa yang sudah dibangun, bukan menghancurkannya.

“Jadi bagi pemimpin yang cuman 2 tahun itu dia harus bergantung pada yang berikutnya dengan harapan yang berikutnya itu akan terus melembagakan, menormakan apa yang sudah dibuat bukan dihancurkan,” jelasnya.

Menurutnya, kebiasaan mengganti kebijakan setiap pergantian menteri membuat Indonesia tidak pernah maju karena terus-menerus memulai dari nol. “Padahal sebenarnya ngerubah itu cuma namanya aja dirubah. Padahal ya sama aja kayak begitu,” kritiknya tajam.

Hikmahanto menyarankan Indonesia belajar dari China dan dari sikap Presiden Prabowo yang tidak mendendam dan mau meneruskan hal-hal baik dari pemerintahan sebelumnya.

Ia juga mengkritik fenomena “pendulum” dalam kebijakan pemerintahan, di mana setiap pemimpin baru cenderung mengubah total kebijakan pendahulunya. “Bukannya kita membangun bata untuk membangun Indonesia besar tetapi ini pendulum,” ujarnya.

Kritik ini menjadi tamparan keras bagi kementerian dan lembaga pemerintah yang lebih mengutamakan ego sektoral daripada kesinambungan program untuk kemajuan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL