INAnews.co.id, Jakarta– Pernyataan Prof. Hikmahanto Juwana tentang efektivitas pemerintahan era Soeharto menuai perhatian publik. Dalam wawancara di kanal YouTube ‘Helmi Yahya Bicara’ (27/10/2025), guru besar hukum internasional UI ini secara terang-terangan membandingkan sistem pemerintahan Orde Baru dengan kondisi saat ini.
“Indonesia ini zaman Pak Harto ya, walaupun kita luas sekali tapi bisa dikelola seperti Singapura yang kecil,” ujar Prof. Hikmahanto dengan nada nostalgia.
Ia menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, sistem komando sangat jelas. Wali kota dan bupati memiliki pangkat kolonel, sementara gubernur harus bintang dua. Meskipun dari sipil, loyalitas mereka ke atas sangat kuat, membuat negara mudah diatur.
“Kalau zaman dulu Pak Harto kan jelas, kalau bahkan disiplin wali jota, bupati itu pangkatnya kolonel. Nah, tapi kalau misalnya gubernur itu harus bintang dua begitu ya,” jelasnya.
Namun,Hikmahanto menekankan bahwa efektivitas sistem komando tidak boleh mengorbankan demokrasi. “Di sisi pemerintahan bagus juga kayak begitu tapi jangan dimatikan demokrasi, jangan dimatikan orang bersuara lain gitu kan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik fenomena “pendulum” dalam pergantian pemerintahan di Indonesia, di mana setiap pemimpin baru cenderung membongkar kebijakan pendahulunya. “Bukannya kita membangun bata untuk membangun Indonesia besar tetapi ini pendulum, di sini ubah kebijakannya di sini, nanti di sini ganti pindah lagi ke sini bolak-balik,” kritiknya.
Menurut akademisi ini, Indonesia perlu belajar dari TNI dan Polri yang memiliki sistem estafet kepemimpinan lebih baik. Pemimpin yang hanya menjabat 2 tahun bergantung pada pengganti untuk melanjutkan programnya, bukan menghancurkannya.
Pernyataan ini memicu perdebatan tentang trade-off antara efisiensi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.
