INAnews.co.id, Jakarta– Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo memiliki 11 politisi berlatar belakang militer menduduki posisi menteri dan wakil menteri, jumlah terbesar sejak era reformasi.
YLBHI mencatat besarnya kekuasaan faksi militer di lingkaran eksekutif ini menjadi konsekuensi dari kontrol berlebihan TNI terhadap ruang-ruang sipil.
Mereka adalah: Menko Polkam Budi Arie Setiadi, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menlu Sugiono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Wamenko Polkam Lodewijk Fiederich Paulus, Wamen Setneg Bambang Eko Suharyanto, Wamenhan Donny Ermawan, Wamen KKP Didit Herdiawan, Wamen ATR-BPN Ossy Dermawan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Ini masalah serius. Hingga kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, posisi menteri pertahanan pun tak diisi oleh orang dengan latar belakang militer,” kritik YLBHI dalam siaran persnya, Sabtu (4/10/2025).
Dominasi militer juga terlihat di BUMN. Direktur Bulog dijabat militer aktif, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (kini digantikan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani). Komandan Satgas Swasembada Pangan juga Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, sementara di daerah dijabat komandan Kodim setempat.
Siapnya militer mengambil alih ruang sipil ini tidak terlepas dari struktur komando teritorial yang kini malah diperkuat dengan pembentukan Kodam baru di setiap provinsi.
“Pemerintah berbalik arah dari cita-cita reformasi yang memandatkan dihapuskannya negara di dalam negara,” tegas YLBHI.
