INAnews.co.id, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno mengkritisi fenomena saling olok antarkelompok pendukung pemerintah dan oposisi di media sosial yang kian memanas belakangan ini. Dalam unggahan di kanal YouTube-nya pada Kamis (2/10/2025), Adi menyoroti praktik “name calling” atau pemberian sebutan merendahkan yang terus mewarnai diskursus politik Indonesia.
“Bagi para pendukung pemerintah sering disebut sebagai para penjilat. Jadi tidak mengherankan kalau ada figur tertentu, kelompok tertentu yang kemudian diangkat jadi komisaris, diangkat jadi menteri, wakil menteri, kepala badan, itu dituduh para penjilat sedang mendapatkan kekuasaannya,” ujar Adi membuka pembahasannya.
Menurut Prayitno, perdebatan di media sosial kini terpolarisasi antara kelompok yang terasosiasi sebagai pendukung pemerintah dengan mereka yang memposisikan diri sebagai oposisi. Kedua kubu saling melempar ejekan dengan sebutan-sebutan bernada negatif.
Para pendukung pemerintah kerap dicap sebagai “penjilat” yang mendapat jabatan hasil menjilat. Sementara itu, kelompok kritis justru dilabeli sebagai “barisan sakit hati”, “penggonggong”, atau “kelompok gagal move on” pasca Pilpres 2024.
Bahkan, muncul pula istilah “kelompok 16%” untuk menyebut pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan “kelompok 24%” untuk pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang dianggap suka nyinyir dan menggonggong.
Prayitno mengingatkan bahwa polarisasi semacam ini bukan hal baru. Pada Pemilu 2014, muncul dikotomi “cebong” untuk pendukung Jokowi dan “kampret” untuk kubu Prabowo Subianto. Perdebatan serupa juga terjadi saat Pilkada Jakarta 2017 dengan munculnya kelompok “pembela agama” versus “penista agama”.
“Sejak 2014, 2017, 2019 hingga 2024 termasuk tahun ini 2025, fenomena begitu gampang mengolok-olok dan memberikan cap serta stempel tertentu kepada pihak lain dengan nada yang merendahkan ternyata tidak bisa dihilangkan begitu saja,” tegas Prayitno.
Prayitno menilai tidak tepat jika pendukung pemerintah yang mendapat jabatan otomatis dicap sebagai penjilat. Menurutnya, dalam konteks politik Indonesia yang berorientasi pada kekuasaan, wajar jika pendukung yang memenangkan kandidatnya mendapat privilege berupa jabatan politik.
“Sudah seharusnya kalau saya ataupun siapa pun mendukung yang menang untuk mendapatkan kekuasaan. Karena hakikat politik di Indonesia itu adalah kompetisi, how to get the power,” jelasnya.
Prayitno justru mendefinisikan penjilat sebagai mereka yang tidak ikut berkontribusi dalam pemenangan, tidak berkeringat dalam tim kampanye, bahkan kalah dalam pemilu, namun tiba-tiba menawarkan diri dan menjadi bagian dari pemerintah.
“Penjilat itu adalah mereka yang enggak berkeringat, tidak ikut berkontribusi, tidak ikut serta dalam pemenangan, tiba-tiba dapat kekuasaan dan menawarkan diri ingin jadi pejabat. Mungkin itu yang lebih pas untuk disebut dengan para penjilat,” tegasnya.
Di sisi lain, Prayitno juga meminta agar kelompok kritis tidak buru-buru dilabeli sebagai “barisan sakit hati” atau “tukang nyinyir”. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, menurutnya, merupakan hal wajar jika memang kebijakan tersebut tidak pro-rakyat atau menimbulkan kontroversi.
“Mungkin situasinya adalah situasi yang memang tidak terlampau menguntungkan kepada pemerintah dengan cara misalnya bikin kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Wajar kalau kemudian muncul persepsi-persepsi politik,” ujarnya.
Prayitno menegaskan tidak ada pemerintah yang benar 100 persen. Karena itu, publik perlu memberikan apresiasi untuk kebijakan baik, namun juga tidak boleh tutup mata terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat.
Menutup paparannya, Prayitno mengajak publik untuk lebih bijak dalam berpolitik dan tidak mudah melabeli orang lain hanya karena perbedaan sikap politik.
“Janganlah gampang terlalu melabeli seseorang itu hanya gara-gara statement dan sikap politiknya. Mungkin dia sedang kritis, dia sedang ingin memberikan catatan dan masukan kepada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak,” pungkasnya.
Prayitno berharap diskursus politik di Indonesia bisa lebih sehat tanpa harus terjebak dalam perang labeling yang justru memecah belah masyarakat.
