Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

TNI/POLRI

Blueprint Reformasi Polri Diabaikan

badge-check


					Foto: dok. riaupos Perbesar

Foto: dok. riaupos

INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengungkap ironi reformasi Polri: blueprint yang dibuat dengan konsultan internasional justru tidak pernah dijalankan, bahkan strukturnya terbalik dari rancangan.

Blueprint yang dirancang sejak era kemitraan internasional menetapkan struktur ideal: Mabes Polri kecil, Polda sedang, Polres kuat. Prinsipnya “hemat struktur, kaya fungsi”. Namun yang terjadi sekarang piramidanya terbalik: Mabes makin melebar, Polda makin berkurang, Polres tidak terurus.

Laode menjelaskan fungsi Mabes seharusnya hanya tiga: membuat kebijakan, melakukan pembinaan, dan evaluasi pengawasan.

“Tapi apa yang dikerjakan sekarang? Makin diperluas. Lihat Reskrim, semua tindak pidana masuk, ditambah banyak satgas lain. Ini berhubungan dengan manajemen SDM—bukan lagi hemat struktur kaya fungsi, tapi melebarkan struktur supaya banyak jenderal jadinya,” ungkapnya dalam diskusi Akbar Faizal Uncensored, Kamis (27/11/2024).

Pengawasan juga kacau: ada Propam, Irwasum, Wasidik. “Ini mau diapain sih polisi? Akhirnya Mabes Polri menjadi sangat melebar,” keluhnya.

Laode mengaku sempat ragu bergabung tim reformasi karena takut jadi stempel, namun akhirnya menerima sebagai “perintah negara” dengan syarat ada perombakan struktural.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional

9 Januari 2026 - 21:57 WIB

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Populer POLITIK