Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

NASIONAL

Mantan Jaksa Agung Peringatkan Prabowo soal Rencana Gelar Pahlawan Soeharto

badge-check


					Foto: Marzuki Darusman/tangkapan layar Perbesar

Foto: Marzuki Darusman/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Mantan Jaksa Agung, Marzuki Darusman, memberikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

“Kalau sampai Presiden Soeharto dinyatakan sebagai pahlawan nasional, di situ kita tarik garis pada hari ini,” tegas Marzuki dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Selasa (4/11/2025).

Marzuki menyinggung anomali-anomali yang terjadi selama setahun pemerintahan Prabowo, mulai dari jarangnya berbicara dengan pemimpin bangsa sendiri, menuduh protes dalam negeri sebagai campur tangan asing, hingga pernyataan kontroversial soal pengembalian uang korupsi secara diam-diam.

“Ini selama satu tahun ini kita sudah entertain, sudah mentolerir anomali-anomali yang disampaikan oleh Saudara Presiden. Tetapi kalau sampai Presiden Soeharto dinyatakan sebagai pahlawan nasional, di situ kita tarik garis,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dari segi hukum saja, Soeharto tidak bisa diberikan gelar kepahlawanan karena TAP MPR Nomor XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN masih berlaku dan menyebut nama Soeharto secara eksplisit.

“Ketua Dewan Gelar konon mengatakan tidak pernah mendengar suara penolakan. Nah, hari ini kita perdengarkan itu,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL