Menu

Mode Gelap
Muhammadiyah Tegaskan ‘Aliansi Muda Muhammadiyah’ Bukan Sikap Resmi Organisasi Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Polri Hadir Sebagai Aktor Pembangunan Nasional Destinasi Wisata Alam Menarik di Kabupaten Bone Bolango Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

POLITIK

Mantan Tapol Era Orba Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

badge-check


					Foto: Utati (ex tapol)/tangkapan layar Perbesar

Foto: Utati (ex tapol)/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta– Utati Arumsari, mantan tahanan politik (Tapol) yang dipenjara selama 11 tahun di Bukit Duri tanpa pengadilan, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto.

“Sampai sekarang pun saya belum merasakan kebebasan itu betul-betul,” kata Utati dengan suara bergetar dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Selasa (4/11/2025).

Perempuan yang kini berusia lanjut ini menceritakan bagaimana stigma terus melekat pada dirinya dan keluarganya bahkan hingga 60 tahun setelah peristiwa 1965. Anak dan cucu para Tapol mengalami diskriminasi sistematis melalui kebijakan “bersih lingkungan” yang melarang mereka bekerja sebagai guru, pegawai negeri, atau dalang.

“Ada yang anaknya bisa dikasih tahu tapi mertuanya jangan sampai tahu. Menantunya sendiri jangan sampai tahu. Itu jadi menurut saya penderitaan itu sampai sekarang masih kami alami,” ungkapnya.

Utati dengan tegas menyatakan penolakannya: “Jadi kalau presiden yang melakukan begitu banyak tekanan pada kami, terus mau diangkat menjadi pahlawan nasional, itu rasanya kami tidak rela.”

Ia menambahkan, “Mungkin kalau mau diangkat, maaf Bu Jon aja, mungkin pahlawan untuk keluarganya sendiri atau pengikut-pengikutnya, tapi kalau kami, kami tetap menolak.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Ketahuan ‘Kumpul Kebo’ Siap-siap Dipidana di KUHP Baru

9 Januari 2026 - 11:15 WIB

Amien Rais Sebut KUHP Baru Gerbang Otoritarianisme

9 Januari 2026 - 10:11 WIB

Mendesak Indonesia Kritik Keras Kebijakan AS soal Venezuela

9 Januari 2026 - 08:39 WIB

Populer NASIONAL